logo batamtoday
Rabu, 30 November 2022
Pasang Iklan


Tokoh Agama Punya Peran Strategis Berdayakan serta Lindungi Perempuan dan Anak
Kamis, 24-11-2022 | 20:12 WIB | Penulis: Redaksi
 
Seminar 'Peran Kepempimpinan Perempuan Lintas Agama dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Refleksi dan Proyeksi Menuju Aksi Bersama' di Jakarta, Senin (21/11/2022). (Ist)  

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tahun 2030, Indonesia memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak sesuai dengan SDGs (Sustainable Development Goals) tujuan ke-5.

Perjuangan untuk mencapai kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan ini konsisten diperjuangkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Cita-cita besar ini hanya bisa dicapai jika perempuan mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender.

Jumlah penduduk perempuan yang mencapai 136,4 juta atau 49,52 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia menunjukkan potensi besar kekuatan sumber daya manusia untuk mengisi ruang gerak di berbagai sektor pembangunan. Keterlibatan aktif perempuan sudah banyak terlihat di berbagai bidang namun ancaman kekerasan masih menjadi penghalang besar.

"Berbagai strategi sudah diupayakan pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, tetapi ternyata itu beumlah cukup. Masih dibutuhkan sebuah usaha lebih besar lagi agar semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan. Kenyataannya, kesenjangan masih besar jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2020 pada angka 69,19 sementara IPM laki-laki pada 75,98. Untuk bisa memberdayakan diri, perempuan masih dibayang-bayangi oleh ancaman kekerasan dan eskploitasi. Tentu kondisi ini menghambat langkah perempuan untuk bisa maju. 77 tahun sudah bangsa ini merdeka, namun kaum perempuan belum sepenuhnya merdeka," ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam seminar dengan tema 'Peran Kepempimpinan Perempuan Lintas Agama dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Refleksi dan Proyeksi Menuju Aksi Bersama' di Jakarta, Senin (21/11/2022) demikian dikutip laman KemenPPPA.

Menteri PPPA menyatakan forum ini adalah upaya pemerintah menggandeng para tokoh lintas agama untuk memiliki komitmen bersama memiliki sensitivitas gender dan bersama-sama terlibat dalam melindungi dan memajukan perempuan.

"Kita perlu mengupayakan ruang gerak yang besar bagi para perempuan sekaligus melindungi mereka. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengesahkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sini terlihat bahwa para tokoh agama memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan public awareness kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Kita kawal agar para perempuan bisa meningkatkan kapasitas, kualitas, integritas diri, serta berani bersinergi dan berani menjadi pemimpin untuk menyuarakan aspirasi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Melalui Bapak/Ibu yang hadir disini dan lembaga agama tempat berkarya, kami mohon bisa mambantu mengawal kepemimpinan perempuan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dukung kami pula yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi Dare to Speak Up agar perempuan berani melapor," tegas Menteri PPPA.

Selanjutnya, pada sesi talkshow yang bertema Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Agama, para narasumber berbagi pandangannya mengenai perempuan dari perspektif agamanya masing-masing, termasuk bagaimana kepemimpinan perempuan, hingga isu kekerasan maupun isu lainnya mengenai perempuan. Salah satunya yaitu Pastor Bimo Nugroho, dari Sekretariat Gender Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (SGPP KWI) yang menjelaskan bahwa di dalam gereja Katolik, kesetaraan gender merupakan bagian dari pastoral.

"Sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, SGPP KWI punya tugas untuk menganimasi, dan memotivasi tiap-tiap keuskupan lainnya agar juga memiliki sekretariat yang sama untuk menyosialisasikan tentang keadilan dan kesetaraan gender ini. Dalam praktik dan perkembangannya, SGPP tidak bisa sendirian, saat membuat program harus bekerja sama dengan komisi-komisi lainnya di SGPP itu sendiri, dan juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya," ujar Pastor Bimo.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga serta Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amani Lubis, yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, mengatakan bahwa para tokoh agama, dan pemerintah yang hadir dalam kegiatan ini memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama kaitannya dalam isu keagaamaan.

"Mudah-mudahan komitmen kita bersama untuk meningkatkan peran perempuan dan juga kesetaraan gender di masyarakat, menyuarakan tokoh agama yang mendukung peran peran perempuan lebih banyak dan lebih diakui, tentu ini kita dukung bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya secara berkesinambungan atau berkelanjutan," ujar Amani.

Berkaitan dengan hal-hal yang dapat dilakukan selanjutnya, Intelektual Hindu dan Dosen Universitas Indonesia, Luh Gede Saraswati Putri mengungkapkan beberapa usulannya, seperti adanya kajian atau penelitian, serta adanya afirmasi dari organisasi.

"Hal-hal yang dapat kita lakukan setelah pertemuan ini. Pertama, kita butuh kajian agama, sosial, ekonomi, budaya yang terus berlanjut, juga penelitian-penelitian yang memiliki keberpihakan terhadap pengarusutamaan gender. Proses pembongkaran intelektual itu harus terjadi. Di sisi lain juga yang saya usulkan, yaitu mendesak adanya afirmasi dari masing-masing organisasi, institusi pendidikan. Seperti halnya itu yang dibutuhkan untuk mendorong adanya kesetaraan kesempatan, dan khususnya kepemimpinan yang juga didorong oleh wawasan yang adil secara gender," ujar Luh Gede Saraswati Putri.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen dari para tokoh lintas agama dalam mendukung kepemimpinan perempuan. Isi dari komitmen tersebut adalah:

  1. Mendukung pentingnya kepekaan pada ketidakadilan peran-peran diantara laki-laki dan perempuan;
  2. Menyadari perlunya peran perempuan yang semakin luas di berbagai bidang sosial budaya, ekonomi dan politik;
  3. Mendukung kepemimpinan perempuan dalam pembangunan nasionalk;
  4. Mengimplementasikan strategi, langkah dan program pemajuan perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan; dan
  5. Mendukung agar para perempuan Indonesia mengambil peran terdepan dalam membangun dan memimpin bangsa.

Editor: Gokli

Asia Link
Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© Copyright 2022 batamtoday.com All Right Reserved
powered by: 2digit