BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keputusan jadi atau tidaknya kenaikan harga jual BBM jenis Pertalite akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada pekan depan. Sinyal kenaikan harga makin menguat dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tak lagi mampu menopang subsidi.

Rencana pengumuman kebijakan Pertalite oleh Presiden pada pekan depan diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Pekan depan, Presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Luhut, Jumat (19/8/2022).

Luhut menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Ia mengatakan, jumlah subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 502 triliun.

Menurut dia, Presiden sudah mengindikasikan bahwa negara tidak mampu mempertahankan terus jumlah subsidi yang sebesar itu. "BBM kita juga harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita. Kita harus siap-siap karena beban subsidi sudah Rp 502 triliun," kata Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membenarkan bahwa volatilitas harga minyak dunia membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam harga jual BBM. Kata dia, pemerintah tetap mewaspadai lonjakan harga minyak dunia pada kuartal empat karena permintaan minyak masih tinggi untuk listrik.

"Terutama di negara yang ada musim dinginnya, permintaannya pasti naik dan akan memengaruhi harga. Kita harus antisipasi ini," ujar Arifin, kemarin.

PT Pertamina (Persero) mengaku masih menunggu arahan pemerintah mengenai harga Pertalite. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan, harga Pertalite hingga saat ini masih Rp 7.650 per liter. "Kami masih menunggu arahan dari pemerintah karena penentuan harga merupakan kewenangan dari regulator," kata Irto.

Kalangan pengamat mengingatkan, pemerintah untuk menyiapkan sejumlah kebijakan jika jadi menaikkan harga Pertalite. Sebab, kenaikan harga Pertalite akan berdampak pada inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan, ketika harga Pertalite naik, mekanisme pasar akan langsung berjalan. Tidak hanya berdampak pada harga transportasi, tetapi kenaikan juga berdampak langsung ke harga barang, terutama pangan. "Ketika harga-harga naik, pengendalian inflasi susah dilakukan," ujar Faisal kepada Republika, Jumat (19/8/2022).

Faisal mengatakan, efek domino dari kenaikan harga BBM bahkan bisa menyasar ke penyaluran kredit. Sebab, jika inflasi sudah tinggi, Bank Indonesia bukan tidak mungkin akan mempercepat kenaikan suku bunga dan menaikkan acuan suku bunga.

"Kalau sudah dinaikkan, dampaknya ke mana-mana. Kalau inflasi sudah tinggi, otoritas moneter maka menaikkan tingkat suku bunga lebih cepat atau lebih tinggi kalau inflasinya di atas 6 persen. Maka, efek domino kan ke penyaluran kredit usaha dan instrumen lain," ujar Faisal.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial sebagai langkah antisipatif dari kenaikan harga BBM, tidaklah cukup. Kebijakan itu juga dinilai sama saja dengan memindahkan subsidi ke bansos. "Dan ini sebenarnya tidak cukup karena real income-nya turun dan daya beli pasti juga turun," kata dia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga Pertalite. "Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19," ujar Mamit kepada Republika.

Mamit mengingatkan pemerintah, jika tidak ada langkah preventif, gejolak akar rumput tak terelakkan. Aksi penolakan atau protes terhadap kenaikan harga BBM akan banyak dilakukan di berbagai daerah. Dia menambahkan, kenaikan harga Pertalite akan menggerus daya beli masyarakat.

Sebab, kenaikan harga BBM turut mengerek harga barang serta harga jasa yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain itu, di tengah kondisi tersendatnya kenaikan upah, kenaikan harga BBM makin meningkatkan beban ekonomi masyarakat.

"Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung. Jadi, semua kita kembalikan kepada pemerintah, apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," kata Mamit.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menekankan, rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite harus dibarengi dengan kebijakan komprehensif dalam penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi. Hal itu agar kebijakan kenaikan subsidi tidak menimbulkan dampak ekonomi yang besar di masyarakat.

Ia merujuk pidato Presiden Joko Widodo mengenai RAPBN 2023 soal patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023 sebesar 90 dolar AS per barel. Menurut Diah, di tengah konflik global, ICP masih sangat rentan meningkat. Karena itu, pemerintah perlu mengawal secara ketat harga patokan tersebut.

Soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp 502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini mengingatkan bahwa subsidi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi. "Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Diah, Jumat (19/8).

Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah efektivitas dan efisiensi penyaluran subsidi, termasuk pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. "Karena, bagaimanapun, kenaikan harga BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, ada migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite," ujarnya.

Sumber: Republika
Editor: Dardani