logo batamtoday
Kamis, 21 Oktober 2021
PKP


Partai Prima Desak Pembangunan Smelter Freeport di Papua
Kamis, 14-10-2021 | 16:33 WIB | Penulis: Redaksi
 
Juru Bicara DPP PRIMA, Arkilaus Baho. (Ist)  

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Juru Bicara DPP Prima, Arkilaus Baho, mengatakan pabrik pemurnian bahan tambang dari PT Freeport (smelter) wajib didirikan di Papua. Hal itu diungkapkan Arkilaus pada Kamis (14/10/2021, pasca pemerintah meresmikan smelter di Gresik.

"Lokal industrialisasi wajib buka di daerah di mana kebutuhan akan pengolahan bahan mentah sebagai produk jadi dan bernilai ekonomis," ungkapnya.

Arkilaus mengatakan, perlunya infrastruktur pemurnian tambang Freeport di Papua agar ada dampak ekonomi dan tersedianya lapangan kerja serta berdampak pada sektor lainnya.

"Jokowi telah membangun infrastruktur jalan trans Papua ribuan kilo meter. Mestinya bangun juga infrastruktur industri smelter," ujarnya lagi.

Arkilaus yang juga konsen soal Freeport sejak lama, menambahkan, industrialisasi nasional dibangun bersamaan dengan pendirian pabrik dan industri di tiap daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

"Jangan semuanya disatukan di Pulau Jawa, tapi tersebar di berbagai wilayah," tegas Arki, sapaan akrabnya.

Papua di masa yang akan datang, kata Arki, harus mampu memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi dan bernilai jual, agar daerah paling timur Indonesia itu tak lagi bergantung pada kucuran dana sebagaimana nasib otonomi khusus saat ini.

Arkilaus juga mengingatkan, IUPK Freeport satu paket dengan produksi pertambangan itu sendiri. Dari bahan mentah hingga pemurnian, maka kesepakatan yang sudah resmi, harus diaplikasikan. "Apapun pun aturan, harus terintegrasi," tandasnya.

Perlu diketahui, pemerintah menguasai 51 persen saham, 10 persen milik daerah. Arkilaus Baho menduga, dengan berdirinya smelter Freeport di Gresik, 10 persen saham tidak jelas siapa yang kuasai. Apakah masih tetap pemda Papua dengan penghasilan tanpa smelter?

Proyek konstruksi tersebut mampu menambah 40.000 tenaga kerja, belum lagi bila nantinya sudah beroperasi, tambah banyak. Menghabiskan dana 42 triliun rupiah, lokasi smelter yang jauh dari bumi Papua tentu bermasalah dengan skema IUPK, 51 persen plus 10 persen BUMD.

Editor: Gokli

Evitel
Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© Copyright 2021 batamtoday.com All Right Reserved
powered by: 2digit