BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, 52,9 persen responden menyatakan tidak setuju/sangat setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) untuk ketiga kalinya pada Pemilu 2024.
Sedangkan, responden yang menyatakan setuju Jokowi maju lagi menjadi capres terdapat 40,2 persen dan 6,9 persen menjawab tidak tahu.
"Ternyata yang mengatakan tidak setuju Pak Jokowi itu maju untuk ketiga kalinya, hanya 52,9 persen yang menyatakan tidak setuju," ujar Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam rilis survei secara daring, Minggu (20/6/2021).
Ade mengatakan, jumlah responden yang menyatakan tidak setuju Jokowi menjadi capres lebih rendah dibandingkan masyarakat yang menilai masa jabatan presiden hanya dua periode harus dipertahankan.
Hasil survei menyatakan, sebanyak 74 persen responden menilai masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali periode sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dipertahankan.
Sementara hanya 13 persen masyarakat menyatakan ketentuan tersebut harus diubah, dan sisanya tidak menjawab.
"74 persen mengatakan harus dipertahankan, artinya ya sudah begitu saja, memang hanya dua kali saja dan masing-masing lima tahun," ujanya.
Dia memerinci, dari 13 persen responden yang menjawab harus diubah, 43 persen di antaranya menilai masa jabatan presiden harus diubah menjadi satu kali periode saja. Sedangkan, 57 persen responden menyatakan masa jabatan harus diubah menjadi lebih dari dua periode.
Menurut dia, hal tersebut karena adanya efek Jokowi terhadap sikap publik. Walaupun sebelumnya mayoritas responden berpendapat masa jabatan presiden tidak perlu diubah dan UUD 1945 tidak perlu diamendemen.
"Padahal tadi yang mengatakan harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu 74 persen, tapi begitu ditanya kalau Pak Jokowi diajukan kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya maka sebagian yang tadi bilang harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu, 'well kalau Pak Jokowi setuju juga sih'. Kita melihatnya efek Jokowi," kata Ade.
Dia memerinci, responden yang menolak Jokowi menjadi capres ketiga kalinya sebagian besar dari massa pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen). Sedangkan, mereka yang mendukung Jokowi menjadi capres lagi datang dari massa pemilih PDIP (66 persen) dan partai nonparlemen (60 persen).
Dari sisi pemilih capres, massa pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (86 persen) dan warga yang kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi (80 persen) menolak Jokowi maju menjadi capres di Pemilu 2024. Di kelompok pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin sendiri cukup banyak yang menolak Jokowi maju lagi (38 persen), yang mendukung 55 persen.
Dari sisi demografi, pendapat Jokowi harus maju capres ketiga kalinya ditolak terutama oleh warga yang berpendidikan tinggi (75 persen) dan Muslim (59 persen). Responden yang mendukung Jokowi jadi capres kembali paling banyak datang dari warga nonmuslim (76 persen).
Dari sisi wilayah, warga di Jawa Barat (66 persen), DKI dan Banten (64 persen), Sumatra (59 persen), serta Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menolak Jokowi menjadi capres lagi. Mereka yang mendukung Jokowi menjadi capres di Pemilu 2024 berasal dari Jawa Timur (56 persen).
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, 74 persen responden menilai masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali periode sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dipertahankan. Hanya 13 persen masyarakat menyatakan ketentuan tersebut harus diubah, dan sisanya tidak menjawab.
Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya, ada 52,9 persen responden yang tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Ada 40,2 persen warga yang setuju Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya.
"Padahal tadi yang mengatakan harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu 74 persen, tapi begitu ditanya kalau Pak Jokowi diajukan kembali menjadi calon presiden untuk yang ketiga kalinya maka sebagian yang tadi bilang harus dipertahankan masa jabatan dua kali itu well kalau Pak Jokowi setuju juga sih. Kita melihatnya efek Jokowi," kata Ade.
Mayoritas responden juga setuju presiden harus dipilih langsung oleh rakyat (84,3 persen), bukan oleh MPR. Hanya 8,4 persen masyarakat yang setuju agar presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih MPR.
Dia mengatakan, survei ini dilakukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat terhadap wacana amandemen UUD 1945. Isu ini terkait keinginan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Survei dilaksanakan pada 21-28 Mei 2021 dengan wawancara langsung atau tatap muka. Total responden sebanyak 1.072 orang yang berusia 17 tahun atau lebih. Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 96 persen.
Ediitor: Surya
