logo batamtoday
Kamis, 06 Mei 2021
PKP


DPR Persilahkan Presiden Jokowi Lakukan Resuffle Kabinet Jilid II, Terserah dari Parpol atau Profesional
Jumat, 23-04-2021 | 08:52 WIB | Penulis: Irawan
 
Dialektika Demokrasi 'Membaca Peta Parlemen Pasca Reshuffle Kabinet Jilid II' yang berlangsung di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2021)  

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai polemik terkait bongkar pasang atau reshuffle kabinet menjadi hal yang wajar untuk dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tidak ada yang salah dalam reshuffle, sebab hal tersebut menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle juga dapat dipahami mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung, berbeda jauh dari kondisi saat awal-awal penyusunan menteri kabinet.

PKP

"Tidak ada yang salah dalam reshuffle. Justru kalau tidak ada reshuffle itu yang kita harus bertanya-tanya, terlebih dalam situasi seperti saat ini. Perkara orangnya siapa, monggo saja Pak Jokowi menunjuk, tidak ada yang keliru kalau mau berasal dari profesional boleh, jangan kita mendikotomikan. Apakah berasal dari orang politik, atau dari partai politik, atau profesional, silakan diuji langsung, monggo," kata Eriko dalam Dialektika Demokrasi 'Membaca Peta Parlemen Pasca Reshuffle Kabinet Jilid II' yang berlangsung di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Eriko mengungkap bahwa sebelumya Presiden Jokowi memang telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, pertemuan tersebut sebagai bagian silaturahmi selain membicarakan perombakan kabinet. Mengenai pos kementerian yang bakal dirombak, Eriko memastikan hal itu belum diketahui oleh partai politik koalisi pemerintahan. Sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang hanya diketahui oleh Presiden.

"Apakah sudah ada komunikasi soal siapa dan bagaimana, saya harus jujur menjawab, seminggu lebih yang lalu, beliau (Jokowi) bertemu dengan Ibu Ketua Umum kami. Tapi apakah sudah membicarakan itu, tentu pasti ada pembicaraan pembicaraan yang baik. Namanya antara Presiden ke-7 dengan Presiden ke-5, antara kakak beradik kalau kita katakan sebagai silaturahmi," ungkapnya.

Terkait perombakan sejumlah kementerian dan badan, juga dinilai Eriko, sudah sewajarnya dilakukan. Penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek) misalnya, antara apa yang diajarkan dalam bangku pendidikan dianggap sudah tidak kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, perubahan perlu segera dilakukan sehingga antara pendidikan mulai dasar hingga tinggi dan aplikasinya dalam kebutuhan dunia pekerjaan dapat seiring dan sejalan.

Perubahan lainnya, Eriko melanjutkan, seperti adanya pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Invetasi yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebagaimana disetujui di Komisi XI, pemerintah juga telah membentuk Lembaga Penjamin Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang akan mengelola dana investasi. Dengan setoran dana awal mencapai Rp15 triliun, tentu sektor investasi tidak cukup jika masih di bawah otoritas selevel badan.

"Kami di Komisi XI sudah menerima yang namanya SWF, lembaga penjaminan investasi itu telah dibentuk. Nah nanti lanjutannya itu apa, apa cukup dengan yang BKPM. Saya kira jujur saja telah menerima komplain Bupati, yang mengatakan investasi bisa dilakukan dengan cepat, namun mereka sudah 6 bulan ngurus izinnya nggak keluar-keluar. Jadi ada antara hulu dan hilir nggak sama, bukankah itu perlu aksi yang cepat," jelas Eriko.

Kebutuhan pandemi
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pandemi Covid-19 telah sangat mengubah cara hidup masyarakat, bahkan sampai mengubah peradaban manusia.

Ia pun berpendapat bahwa Presiden Jokowi telah memiliki rapor kerja menterinya selama mengarungi pandemi untuk kemudian dilakukan pergantian kepada orang yang lebih siap bekerja dalam situasi yang tidak normal.

"Etika orang-orang yang dipilih dalam keadaan normal, terus dihadapkan pada situasi tidak normal, tantangannya berubah, permasalahannya berbeda, apakah kemudian manusia-manusia normal yang dipilih pada saat keadaan normal, itu bisa menyelesaikan situasi tidak normal," ujarnya Misabahkun.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, reshuffle menteri merupakan satu bentuk keniscayaan dari sistem politik presidensial dimana presiden mendapat wewenang penuh membentuk kabinet. Ia menilai reshuffle kali ini adalah bentuk penyelamatan visi misi Presiden dalam mencapai tujuan melayani rakyatnya.

"Presiden inikan ingin menjalankan visi-misi pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintahannya tentu dengan para pembantunya. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan, bahwa menteri itu adalah pembantunya Presiden, jadi di dalam semua sistem kekuasaan, menteri adalah pembantu Presiden," terangnya.

Misbakhun sendiri memandang bahwa Presiden telah memiliki tolok ukur ketika harus menentukan pergantian masa kerja para bawahannya.

Menurutnya saat ini merupakan momentum yang tepat dimana kinerja bawahannya sudah memiliki hasil dan nilai yang kemudian dapat menjadii bahan evaluasi.

"Sekarang bagaimana dengan kinerja kabinet kita, tentunya ini kan harus kita ukur dari sisi capaian, pada saat tehun pertama ini kan kalau kita lihat antara saat dilantik dan sekarang kan kita satu setengah tahun, satu setengah tahun ini capaiannya apa, dengan sebagian setahun yaitu adalah fase pandemi dan itu adalah fase paling berat dalam perjalanan kita," imbuhnya.

Misbakhun meyakini langkah yang diambil Presiden telah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah guna mengarungi dan beradaptasi dengan pandemi.

"Presiden sebagai kepala untuk menaikkan, atau memperkuat kinerja. Bukan berarti yang kena reshuffle itu adalah orang yang jelek, tapi mungkin waktunya yang kurang tepat, sebab dipilih pada saat situasi normal," kilahnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa reshuffle dapat melahirkan demokrasi yang memberikan ruang lahirnya stabilitas politik.

Namun dengan sistem multipartai stabilitas bisa saja tidak terjadi, tetapi di era sekarang itu cukup terjadi. Multipartai tapi stabilitas terjaga, dinilai menjadi kepiawaian seorang Presiden terpilih.

Multi partai dianggapnya tidak mudah untuk dilakukan, mengingat dinegara lain banyak dilakukan bamun pada prakteknya alami kegagalan.

"Hasil riset saya tentang kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dimulai Maret-2 April, itu 51,8 persen puas, ditambah sangat puas itu 6 persen, jadi total itu 58 persen. Tidak puas itu 33,6 persen, sangat tidak puas 5 persen, jadi kalau kita bicara tentang kepuasan, memang yang paling ideal itu mestinya di angka 80 persen ke atas, tapi itu memang ideal, 70 persen itu pun sudah cukup bagus. Tapi ini masih menjadi menjadi penting, apakah penting reshuffle atau tidak, karena dari hasil kinerja pasangan Pak Jokowi- Ma'ruf Amin," kata Pangi.

Editor: Surya

Evitel
Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© Copyright 2021 batamtoday.com All Right Reserved
powered by: 2digit