BATAMTODAY.COM, Batam - Transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masuk menjadi pembahasan rapat koordinasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, yang digelar di Radisson Golf & Convention Center Batam, Jum'at (11/5/2018) sore.
Presiden Direktur PT Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan, yang hadir dalam rapat tersebut dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap penerapan KEK di Batam. Karena, menurutnya, penerapan KEK di Batam tidak akan menyentuh seluruh kawasan.
Selain itu, sambung Abidin, perusahaan subkon atau supplier dan UKM yang berada di luar kawasan industri, juga tidak mendapatkan fasilitas KEK.
"UKM, subkon itu kan di luar kawasan, ini juga akan mati. Saya salah satu pengusaha yang tidak egois, semua harus merasakan (KEK). Saya tidak setuju bahwa Batam menjadi KEK," ujar Abidin.
Baca juga:
- Mustofa Sudah Sejak Lama Jelaskan ke Pusat, KEK Tak Ideal Diterapkan di Batam
- Transformasi FTZ Batam ke KEK tidak Berlandaskan Hukum
- Ketua DPRD Kepri Lebih Setuju Batam Tetap Jadi Kawasan FTZ
- Siapa Konseptor Surat Gubernur untuk Presiden?
- Pemerintah Perlu Jelaskan Alasan Pengalihan FTZ Batam Jadi KEK
Dia juga menyampaikan kondisi yang sangat membingungkan pengusaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah selalu berubah dan kepastian hukum yang tidak jelas. Karena masalah tersebut, katanya, sejak 2012-2015 para Penanam Modal Asing (PMA) hengkang dari Batam.
"Ketika Menteri Menko datang, saya sampaikan kenapa investasi merosot. Sebab pengusaha bingung juga. Bahkan sejak 2012-2015 itulah puncak hengkangnya PMA," ungkapnya.
Kaburnya PMA, kata Abidin, juga disebabkan karena upaha minimum kota (UMK) Batam yang naik 100 persen sejak 2010-2015.
"Kenaikan upah 100 persen sejak 2010-2015 itu juga salah satunya. Pengusaha juga butuh untung. Birokrasi seperti hantu, pengurusannya sulit. PMA itu butuh fasilitas, harus jelas kepastian hukumnya. Sejauh ini pengusaha hanya bisa curhat. Betul apa yang disampaikan Pak Soeryo (Soerya Respationo-red)," tegasnya.
Editor: Udin
