BATAMTODAY.COM, Batam - Kisruh rumah subsidi program dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Sei Pelenggut, Sagulung, BP Kawasan Batam mengaku kecolongan.

Dikatakan oleh Ilham Eka Hartawan, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam bahwa pada tahun 2006 ada program dari kementrian untuk pembangunan rumah subsidi dengan tipe 21.

"Kerjasama antara Kemenpera dengan BP Batam selaku penyedia lahan di sana," kata Ilham, Senin (23/9/2013).

Saat itu Rustam dari PT Mitra Arta Sejati mengajukan diri sebagai fasilisator atau pihak ketiga. Belakangan ada permasalahan karena program tersebut terbengkalai. Dan diakui oleh Ilham bahwa BP Batam kecolongan.

"Seharusnya, pengawasan proyek tersebut dari BP Batam dan Kemenpera. Dalam hal ini, ada yang sedikit kecolongan," ujarnya.

Sehingga, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BP Batam akan menelusuri dimana permasalahannya dengan berkoordinasi dengan Direktur Pemukiman BP Batam tentang masalah tersebut.

"Akan koordinasi dengan pihak ketiga yakni pak Rustam. Kita berupaya agar pihak ketiga mengerjakan sesuai dengan komitmen awal seperti apa," tegas Ilham.

Sebelumnya, proyek Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bekerja sama dengan Otorita Batam yang sekarang berganti nama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun 2006 untuk membangun rumah sangat sederhana dengan harga terjangkau di Dapur 12 Sagulung, dituding hanya akal-akalan saja.

Terbukti dari rencana Kemenpera membangun 3.000 unit rumah dengan tipe 27/60 dan tipe 21/60, hanya mampu membangun enam blok dengan jumlah 85 unit saja. Ke-85 unit rumah yang terbangun inipun, bukan tidak mendapatkan masalah sehingga puluhan warga yang menempati rumah tersebut mengeluhkan minimnya fasilitas perumahan dan banyaknya intimidasi yang mereka terima dari oknum yang ditunjuk dan dipercaya oleh BP Batam untuk memintai sejumlah uang ke penghuni perumahan tersebut.

Rosenda Hutasoit, salah satu warga yang tinggal di blok D perumahan itu mengatakan awalnya pada tahun 2008 lalu, dia menyetorkan uang sejumlah Rp3,5 juta ke rekening BTN atas nama Muliasih. Belakangan, diketahui pemilik rekening itu ternyata adalah istri Rustam Effendi, pihak yang dipercaya BP Batam.

Setelah uang disetorkan, ibu anak satu ini kemudian menanyakan kelanjutan KPR-nya, namun hingga saat ini tak kunjung berlangsung akad kreditnya. Malah Rustam, oknum yang dipercaya BP Batam tersebut, meminta tambahan Rp10 juta untuk biaya kepengurusan surat-surat dan membiayai penyediaan fasilitas, seperti air dan listrik.

Rosenda beserta puluhan warga lainya yang terlanjur membeli rumah tersebut yang ditemui di depan rumahnya sangat berharap, pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Terlebih sampai saat ini fasilitas pendukung seperti listrik dan air, mereka dapat mendapatkannya dengan membayar yang tidak sewajarnya.

"Air kami harus bayar tigaratus ribu per KK, karena satu meteran dibagi 15 KK lainnya, belum lagi PLN, jadi tolonglah pak, kami ini harus bagaimana?," katanya.

Editor: Dodo