BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tanjungpinang menggelar aksi damai menyambut HUT IDI ke 66 dengan melakukan unjuk rasa penolakan adanya Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) yang dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan.
Dari sana, ternyata diketahui, sebenarnya kurangnya layanan primer di Puskesmas dan Rumash Sakit, tidak jauh-jauh dari yang namanya Rupiah.
Sekretaris IDI Tanjungpinang, Raja Ahmad Anzali mengakui bahwa minimnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak terlepas dari Dana Kapitasi dari jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sangat kecil. Sehingga, pelayanan menjadi tidak maksimal.
“Bayangkan dana Kapitasi untuk satu orang pasien itu hanya Rp 10 ribu, sementara idealnya paling minimum itu Rp 18 ribu. IDI sudah mengusulkan Rp 18 ribu, tapi memang Rp 10 ribu lah yang didapat, karena Pemerintah Pusat sendiri yang memutuskan,” ujar Ahmad Anzali saat ditemui di RSUD Tanjungpinang, Senin (24/10/2016).
Ahmad Anzali mengatakan, dana kapitasi Rp 10 ribu tersebut tidak cukup apa-apa, mulai dari obat, tenaga medis sampai operasional kantor masuk kedalam dana tersebut. Parahnya lagi, kata dia, untuk Puskesmas, dana kapitasi itu hanya Rp 6 ribu per pasien.
“Jadi, bukan masalah DLP-nya, tapi anggarannya terbatas. Banyak pasien mengeluh obat susah, obat tidak adda, alat ini itu kurang, puskesmas untuk laboratorium pengecekan demam berdarah saja tidak ada, itu karena dana kapitasinya yang kecil, kami juga susah bergerak,” ujar Ahmad Anzali.
Harusnya menurut Anzali, untuk sekelas Puskesmas yang berkompeten, setidaknya ada 155 penyakit yang bisa ditangani tanpa harus merujuk ke rumah sakit. Permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah adalah JKN ini sendiri, dan penambahan tenaga medis, bukan malah membuat program dokter layanan primer yang sejatinya sama dengan dokter umum.
“Dana JKN tidak optimal itu penyebab pelayanan primer tidak maksimal, Pemerintah harusnya mencarikan jalan keluar untuk kelengkapan fasilitas kesehatan, obat-obatan tidak cukup, dokter PNS kurang. Dokter sekarang beban kerjanya banyak, tapi pemerintah malah minta DLP lagi, ribet malah jadinya,” ujar Ahmad Anzali.
Anzali mengatakan, Pemerintah turut bertanggungjawab atas citra dokter yang memburuk di masyarakat. Dokter sebagai liding sektor, terus menjadi “korban” keluhan masyarakat, padahal, tugas dokter yang sangat banyak karena kekurangan tenaga, membuat tidak dapat melakukan pelayanan sepenuhnya.
“Sama seperti kepala daerah, dokter adalah liding sektor yang terus menjadi pusat perhatian dan pusat keluhan. Padahal, dokter itu tidak pernah menolak, karena kita tugasnya melayani dan tidak bisa menolak. Tapi karena banyaknya pekerjaan, belum lagi tugas negara, bentrok dengan melayani pasien, ini yang perlu kami tegaskan, harus adanya reformasi regulasi,” tuturnya.
Seluruh IDI sudah mengeluarkan surat yaitu tuntutan reformasi JKN, agar BPJS dan kementrian Kesehatan membuat regulasi yang benar-benar pro rakyat dan tidak menyulitkan pasien.
“Itu ujung-ujungnya akan menyulitkan dokter juga, kita sudah menggaungkan hal ini, tapi malah yang dikeluarkan kemenkes DLP yang akhirnya banyak lagi mengeluarkan anggaran,” ujarnya.
Editor: Dardani
