BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, keputusan mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, jangan sampai ada yang melakukan intervensi terhadap Presiden jika memang reshuffle jilid II benar-benar akan terjadi.
"Itu hak prerogatif Presiden," kata Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Pasalnya, kata Rizal, perombakan kabinet pada reshuffle jilid I sepenuhnya dipilih sendiri oleh Presiden tanpa ada intervensi dari manapun. Ia pun mengapresiasi langkah perombakan kabinet menteri jilid pertama pada Agustus 2015 lalu oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, Presiden telah mengambil langkah taktis dengan menunjuk langsung menteri-menteri yang ia percaya. Langkah itu dianggap Rizal berhasil memperbaiki keadaan negara, khususnya di bidang perekonomian.
Hasilnya sudah dinikmati masyarakat. Presiden Jokowi diharapkan bisa melakukan langkah yang sama di perombakan kabinet jilid II. "Sudah terbukti bahwa reshuffle pertama kemarin yang sepenuhnya dipilih oleh Presiden, mulai ada harapan. Dan ini momentum perekonomian Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen," ungkapnya.
Namun, Menko Rizal tidak mau menjawab siapa menteri yang bakal dicopot atau direposisi oleh Presiden kalau reshuffle jilid II akan dilakukan.
Yang pasti, sambungnya, kalau pun kembali ada perombakan kabinet, sebaiknya Presiden menentukan sendiri orang-orang yang bisa mewujudkan program Nawacita yang menjadi program utama pemerintahan saat ini.
"Intinya, perombakan berikutnya harus lebih banyak lagi Jokowi menentukan (sendiri) calon menterinya agar momentum pertumbuhan berlanjut," katanya.
Editor: Surya
