Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBN Dalam Rangka Menjamin Kelancaran dan Akuntabilitas Pembangunan di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Kepri bekerjasama dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Selasa (12/10/2015).

"Dari penjelasan aturan dan UU, tujuan utama bernegara adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Demikian juga tujuan semua instansi yang melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Instruksi Presiden, melalui pertemuan ini, perlu dilakukan keterbukaan dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan dari pusat di daerah," jelas Kepala Kejaksaaan Tinggi Kepri, Sudung Situmorang SH.

Setiap instansi lembaga, tambah Sudung perlu menghilangkan ego sentrisme dan ego sektoral, serta dengan kebersamaan melakukan koordinasi dalam pembangunan.

Selama ini, tambah Sudung, koordinasi dalam pembangunan sangat kurang, sehingga target yang diprogramkan Pemerintah Pusat belum dapat terlaksana dengan baik di daerah.

"Oleh karena itu, perlu koordinasi dan sinergitas, hingga jika ada permasalahan dapat didiskusikan dengan BPKP, Dirjen Perbendaaharaan termasuk pendampingan hukum dari Kejaksaan Kepri," kata dia. Baca: Hari Ini, Kajati dan Kanwil KPPN Kepri Kumpulkan 48 Satker

Hal yang sama juga dikatakan Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Agung Mulyana, yang mengatakan sebegai perwakilan Pusat di daerah, sangat menekankan perlunya keterbukaan pada semua instansi satuan kerja kementerian dan lembaga Pusat di derah agar penyerapan anggaran APBN bisa maksimal. 

"Selama ini, koordinasi di daerah sangat kurang singkron, melalui forum ini perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi vertikal dengan pemerintah daerah," kata Agung.

Agung menambahakan, total dana APBN 2015 untuk pembangunan di Kepri sebagaimana data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara mencapai Rp 12,7 triliun. Dari total tersebut, Rp 6,1 triliun dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis dan Satker Kementerian, sedangkan Rp 6,5 triliun dana APBN masuk ke APBD melalui dana transfer dan DAK di SKPD pemerintah.

"Tragisnya, hingga saat ini penyerapan anggaran kegiatan APBN ini masih ada yang nol persen, demikian juga Dana Tugas Perbantuan Kementerian dan Lembaga juga masih ada yang nol persen. Terus terang kalau tidak melalui forum ini hal ini juga kami tidak tahu, karena selama ini tidak pernah ada laporan ke kami apa kendalanya," kata Agung.

Sekarang, waktu pelaksanaan kegiatan sebelum tutup buku anggaran tinggal hanya 40 hari hari lagi. Hal ini menjadi tugas dan tangung jawab semua pihak, sehingga dengan koordinasi dan keterbukaan masing-masing secara bersama akan dapat diimplementasikan dengan baik.

"Buat saya tidak ada masalah, dan bukan untuk meminta proyeknya, Tetapi tolong dikoordinasikan dan dikerjakan. Jika ada kendala juga dilaporkan agar berjalan dengan baik," kata dia.

Dengan koordinasi, tambah Agung, akan dapat dirumuskan dan dicaria solusi serta langkah-langkah yang akan diambil dalam mempercepat pembangunan di daerah.

"Dalam kesempatan ini, kami juga mendorong semua instansi vertikal dan daerah agar lebih terbuka, serta mendorong peningkatan penyerapan APBN," kata dia mengakhiri.

Editor: Dodo