Alasannya, karena saat mereka sedang fokus mengungkap kasus pembunuhan beruntun yang terjadi di Batam. Kasus ini juga telah menimbulkan keresahan masyarakat. 

"Aktivitas gelper tetap dipantau. Kemarin kita (Polda dan Polresta Barelang, red) juga ada gerebrk gelper. Tapi saat ini kita masih memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi empat bulan terakhir ini," kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Adi Karya Tobing kepada BATAMTODAY.COM.

Dijelaskannya, secara umum keberadaan gelper khususnya di Batam masih dipelajari secara rinci. Karena, keberadaan gelper di Batam mendapat dukungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Bahkan, kata dia tercatat dalam laporan Polda Kepri arena gelper yang diproses, pernah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negri Batam.

"Jadi perlu kehati-hatian, jangan sampai berbalik arah. Butuh komitmen bersama berantas perjudian," kata dia.

Di tmpat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Ajun Komisaris Besar Polisi, Hartono menegaskan, Pemko Batam melalui Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam harus lebih selektif dan berperan aktif, mengawasi setelah mengekuarkan izin arena ketangkasan elektronik, termasuk adanya gelper yang tidak mengantongi izin.

"Jangan hanya bertindak dan setelah itu mengeluarkan izinnya. Harus ada sikap tegas. Gelper yang tidak berizin maupun yang sudah jelas  terjadi unsur perjudian di dalamnya walapun mengantinya izin harus di-bkacklist," jelas Hartono.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Nelayan Pulau-pulau Indonesia (GPNPI) menilai aktifitas perjudian berkedok gelanggang permainan elektronik (Gelper) di Batam sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat hinterland.

Editor: Dardani