logo batamtoday
Jum'at, 29 Maret 2024
JNE EXPRESS


DPD, KPU dan Bawaslu Bahas Permasalahan Pilkada Serentak
Rabu, 07-10-2015 | 18:45 WIB | Penulis: Surya
 
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad  

BATAMTODAY.COM, Jakarta-DPD RI, KPU RI dan Bawaslu RI membahas permasalahan yang akan dihadapi pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatang.

DPD diwakili Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPR, sedang dari KPU dan Bawaslu hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad.

"Pertemuan dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan penyelenggaraan pilkada tnggal 9 Desember," kata Farouk di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Menurutnya, banyak permasalahan menjadi perhatian yang dibahas dalam pertemuan tersebut. 

Pembahasan berada dalam ranah konseptual yang menuntut adanya  perbaikan undang-undang. 

Hal-hal tersebut menyangkut norma yang tidak jelas, multitafsir, dan termasuk standardisasi pembiayaan.

"Ini menjadi pembahasan lebih lanjut yang akan ditindak secara serius oleh DPD," katanaya.

Pertemuan ini juga diharapkan bisa mengadvokasi langsung melalui tangan DPD kepada pemerintah, DPR dan lembaga-lembaga terkait dalam penyenggaraan pilkada yang akan dilaksankan di 296 daerah.

Farouk menegaskan, seluruh anggota DPD RI telah memonitor persiapan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh daerah. Hasilnya, banyak ditemukan permasalahan terkait pesiapan penyelenggaraannya.

"Terdapat temuan dan laporan adanya keputusan politik DPRD yang memangkas alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada yang sudah disetujui di Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," ujaranya.

DPD meminta pemerintah untuk segera memberikan arahan kepada jajaran pemda dan DPRD, agar tidak melakukan pemotongan anggaran dalam penyusunan RAPBD-P.

Pasalnya, dalam penyusunan RAPBD-P pemda dan DPRD kerap melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD.

"Kami khawatirkan ini dapat mengganggu penyelenggaraan pilkada sesuai rencana anggaran yang ditentukan," ujarnya.

Farouk juga mendesak pemerintah untuk memberikan arahan kepada jajaran pemda agar tidak menghambat penyaluran dana pilkada. 

"Khususnya yang menyangkut dana-dana pengawasan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan," tandasnya.

Selain persoalan anggaran, Farouk juga meminta komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku apartur pemerintan dan PNS yang terbukti terlibat dalama politik pilkada.  

"Segera tiindak tegas. Terapkan sanksi disiplin sesuai aturan bagi aparatur dan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pilkada bagi calon," katanya.

Sebab, jangan sampai muncul preseden yang mengganggu dan merusak penyelenggaraan pilkada yang berkualitas. 

"Birokrasi sudah seharusnya bertindak netral dan profesional. Karena itu, DPD berharap semua pihak mendukung pilkada yang demokratis demi menghasilkan kepemimpinan daerah yang berkualitas," tegasnya.

Editor : Surya

KPU BATAM

KPU BATAM

Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© 2024 BATAMTODAY.COM All Right Reserved
powered by: 2digit