BATAMTODAY.COM, Batam - Pendidikan di Kota Batam masih saja direcoki kepentingan elit dan petinggi. Hampir setiap penerimaan siswa baru, Batam nyaris dihebohkan dengan kasus "siswa titipan". Biasanya, saat pemilu maupun pilkada, "siswa titipan" menjadi promosi gratis untuk menunjukkan kepedulian kepada konstituennya.
Membludaknya siswa baru di SMA Negeri 1 Batam hingga lebih dari separuh dinilai sudah memalukan. Orang segampang itu diterima di sekolah unggulan karena adanya "pemaksaan". Teori pendidikan karakter dan budi pekerti bak jadi sampah yang dibuang ke jalanan. Anak-anak tak lagi diajari kompetisi karena begitu mudahnya mendapatkan apa yang diinginkan.
Dinas Pendidikan Kota Batam bukannya tak kelabakan. Kadang sejumlah pejabatnya juga angkat tangan. Derasnya pemaksaan yang kadang disertai ancaman, membuat sejumlah pejabatnya memilih lebih mengindari permasalahan. Apalagi elit politik dan pejabat daerah yang merasa punya kekuatan, ikut-ikutan campur tangan.
Guru dan kepala sekolah pun banyak yang ketakutan. Karena itulah di sekolah mereka jarang kelihatan. Tak ada lagi pihak yang bisa dijadikan pegangan untuk menegakkan aturan.
Komisi di DPRD Batam yang membidangi pendidikan, juga turut menyayangkan. Permasalahan menahun di kota termewah se-Provinsi Kepri tak juga bisa diselesaikan. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, menyatakan, hampir semua sekolah negeri di Batam juga diberondong "titipan".
Namun dia menyayangkan membludaknya siswa di sekolah unggulan. Dia juga heran kenapa sekolah unggulan yang sudah jelas mempunyai akreditas dan prestasi yang sangat baik itu masih diganggu dengan hal-hal yang dapat merusak citra pendidikan. Citra sebagai sekolah unggulan terancam pudar karena siapapun bisa diterima dengan gampangan.
"Ya tentunya saya sangat menyayangkan hal ini. Padahal tahun depan SMAN 1 Batam ini akan kembali diakreditasi. Bisa saja karena kejadian ini tahun depan tidak masuk lagi menjadi salah satu sekolah unggulan," kata Riky, belum lama ini.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, mengatakan, membludaknya siswa baru di SMAN 1 akibat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), baik sekolah unggulan mupun reguler, dilakukan secara serentak secara online. Karena itu timbul kerancuan terkait jumlah siswa yang diterima.
Tapi, kata dia, penyebab paling dominan adalah sikap orang tua yang memaksakan anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Padahal secara sistem, nama anak tersebut sudah tereliminasi berdasarkan nilai.
"Sebenarnya pemaksaan seperti ini akan mempengaruhi hasil atau output siswa nantinya," kata Muslim.
Tak Naik, Siswa Bisa Diluarkan
Beda dengan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, yang bicara gampang. Wali kota bergelar doktor ini menegaskan, apapun yang terjadi kualitas pendidikan harus tetap dipertahankan. Dahlan "mengharamkan" adanya penurunan.
Tapi Dahlan mengajarkan Dinas Pendidikan untuk berani mengambil keputusan karena semuanya sudah ada dalam peraturan. Katanya, jika nanti saat kenaikan kelas ada siswa yang tidak memenuhi syarat dan standar sekolah unggulan, maka secara peraturan dan ketentuan harus dijalankan, meskipun siswa tersebut sampai harus dikeluarkan.
"Ini bukan salah satu cara mengurangi jumlah siswa, tapi mempertahankan standar sekolah unggulan tersebut. Ya ini resiko dong, jadi siapa yang memenuhi standar dia akan bertahan" kata Dahlan, Sabtu (1/8/2015).
Namun Dahlan belum bisa menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar yang akan diterapkan di sekolah tersebut akibat jumlah ruangan kelas yang tidak mencukupi. Ia mengatakan pihaknya baru mengeluarkan terkait kebijakan saja. Sementara secara teknis pelaksaanaan belajar masih akan dicarikan solusi bersama dengan dinas pendidikan. (*)
Editor: Roelan
