BATAMTODAY.COM, Jakarta- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan EE Mangindaan serta para pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI di Jakarta kemarin mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
Seusai pertemuan, Zulkiflli pada wartawan mengatakan, kedatangan MPR RI untuk bertemu Presiden RI Jokowi adalah untuk menyampaikan undangan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada Agustus 2015 nanti.
Pada kesempatan itu, MPR RI akan memberikan kesempatan kepada semua ketua lembaga negara (Presiden RI, MPR RI, DPR RI, DPD RI, BPK, MK dan KY), untuk menyampaikan hasil kerjanya selama setahun kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, Presiden bersedia menghadiri dan menyampaikan pidato laporan kinerjanya pada 15 Agustus. Setelah itu akan diikuti 7 ketua lembaga negara yang lain, termasuk MPR, DPR, Dan DPD," ujar Ketua Umum DPP PAN itu.
Laporan kinerja ketua lembaga negara itu menurut Zulkifli berbeda dengan laporan pertanggungjawaban yang dikenal pada era Orde Baru, hanya sebagai laporan penting agar diketahui masyarakat sekaligus mengkritisi dan memberi catatan terhadap laporan tahunan lembaga negara tersebut.
Sebelumnya Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah, mengatakan Sidang Tahunan MPR RI itu sangat diperlukan agar dalam mekanisme laporan kinerja lembaga-lembaga negara mampu menjelaskan kepada rakyat tentang apa yang telah mereka lakukan setelah satu tahun masa pengabdian.
Untuk itu kata politisi PDIP itu, Insya Allah mulai tahun ini pada tanggal 14-16 Agustus MPR RI akan mengadakan Sidang Paripurna MPR.
“Tradisi ketatanegaraan Sidang Tahunan ini akan menjadi tradisi yang baik, karena rakyat bisa mengetahui bagaimana kinerja lembaga-lembaga negara,” ujarnya.
Hal itu merupakan dampak positif kepada rakyat secara keseluruhan yang akan kita bangun melalui Sidang Tahunan MPR RI. Karena itu, lembaga-lembaga negara dalam koordinasi dengan Pimpinan MPR RI sangat menyambut baik gelaran Sidang Tahunan MPR RI ini.
Menurut Basarah, tradisi ketatanegaraan baru telah mulai dibangun oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 silam. Saat baru dilantik di MPR RI, kemudian Presiden Jokowi di Istana negara melakukan serah terima jabatan dari Presiden lama ke Presiden yang baru dilantik.
Tradisi serah terima tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan, karena biasanya setelah dilantik, Presiden langsung menjalankan tugasnya tanpa seremoni serah terima.
“Karena tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat, kemungkinan tradisi itu akan terus dilakukan Presiden mendatang. Nah, begitu juga dengan Sidang Tahunan MPR RI, karena dampaknya sangat baik untuk rakyat," pungkasnya.
Editor : Surya
