BATAMTODAY.COM, Batam - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, beralasan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Telaga Punggur hanya bisa bertahan sampai 6 tahun kedepan sehingga pihaknya perlu kembali mengajukan teknologi bea gerbang pembangkit listrik tenaga sampah akhir (PTLSa) ke DPRD Batam.

Banyaknya anggota DPRD Kota Batam yang baru membuat DKP harus menyediakan tenaga ekstra untuk kembali memberikan penjelasan terkait hal tersebut. (Baca: DKP Batam Kembali Ajukan Bea Gerbang PLTSa ke DPRD)

"Yang pertama itu tidak dibatalkan tapi diundur. Mereka (anggota DPRD) perlu penjelasan secara progress. Karena banyak yang baru," kata Kepala DKP Kota Batam, Sulaiman Nababan, Kamis (16/4/2015).

Nababan, menjelaskan program tersebut juga sudah dipromosikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat ke beberapa negara, seperti  Amerika, Jerman, Australia, Inggris, Jepang, Tiongkok dan Hong Kong.

Pihaknya juga katanya sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait diantaranya  Kementerian Ligkungan Hidup (KLH) dan Kementrian Energi Sumner Daya Mineral (ESDM), sehingga ia berkayakinan DPRD Batam bisa menyesutujui karena menurutnya kecil kemungkinan untuk dibatalkan dibatalkan.

Ia mengatakan, nantinya investor harus mampu mengolah sampah sekitar 700 ton per hari pada lima tahun pertama dan pada lima tahu ke dua, harus mampu mengolah 1.050 ton per hari.

"Mereka yang punya penawaran pengembalian ivestasinya. Sehingga beban Pemda ringan. Investasi awal itu Rp700 miliar," katanya

Karena itu ia katakan, investasi tersebut harus dijamin dan  perlu adanya Perda bea gerbang PLTSa untuk payung hukumnya. Ia juga mengestimasi tenaga listrik yang dapat dihasilkan nantinya sekitar 10 Megawatt (MW). "Itu sudah ada perjanjian dengan PLN. Mereka bersedia membelinya," jelasnya.

Editor: Dodo