Pelanggaran tersebut antara lain terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diserahkan ke mekanisme pasar.

“Dengan menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi kita,” kata Effendi MS Simbolon dalam diskusi bertajuk “Penjajahan Ekonomi Era Jokowi-JK” di Pressroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Selain Effendi Simolon, pembicara lain dalam diskusi itu adalah Kwik Kian Gie, Theo F Toemion, dan Ichsanuddin Noorsy.

Lebih lanjut, Effendi menilai langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi bisa saja karena ketidaktahuannya. Sebab, menurut Effendi, Jokowi selama menjadi Wali Kota Solo hanya memerintah lima Kecamatan. Sebaliknya, bisa saja ada neolib yang memback up. Padahal yang dijual adalah Trisakti dan Nawacita Bung Karno. Hal itu yang mendorong dirinya untuk mendukung penggunaan hak angket BBM.

“Sejauh mana urgensi mengkritisi Jokowi dengan menaikkan harga BBM? Kalau menabrak UU, apa akibat ketidaktahuan, karena selama di Solo hanya mengurusi 5 kecamatan? Atau ada yang mendesain Jokowi di belakangnya yang mempunyai misi liberalisme? Kalau bukan kader PDIP itu wajar, tapi kan dia jualan Trisakti dan Nawacita Bung Karno,” tegas Effendi Simbolon.

Menurut Effendi, kalau betul Jokowi melakukan sendiri maka ini menjadi masalah yang sangat serius.

“Karena urusan traktor dia harus terjun ke sawah-sawah, blusukan ke got dan sebagainya. Tapi untuk urusan BBM malah diserahkan ke Menteri Perdagangan Rini Soemarno.

“Sudirman Said malah dikembalikan ke ESDM, membentuk mafia Migas Faisal Basri yang tidak jelas, mengangkat pakar hukum tata negara sebagai Komisaris Jasa Marga, Hendri Saparini, Rizal Ramli, Sukardi dan lain-lain,” ujar Effendi dengan nada kecewa.

Untuk itulah, menurut Effnedi, pihaknya perlu mengajukan hak angket agar harga BBM itu diaudit investigasi oleh BPK bersama auditor independen. Auditor independen, kata Effendi, diperlukan karena BPK masih ada yang dipoles-poles untuk dijadikan bergaining.

“Meski tak ada yang mendukung angket itu tak masalah, karena ada yang merasa diuntungkan dengan kebijakan sekarang ini,” katanya.

Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy menilai perilaku pemerintah saat ini manipulatif dan didukung DPR RI. UU Nomor 30 tahun 2007 pada Pasal 7 mengatur bahwa harga BBM ditentukan berdasarkan harga keekonomian. UU No.15 Januari 2005 tentang Migas justru melarang harga ke mekanisme pasar. “Kedua UU itu tak sinkron, dan itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah,” kata Ichsanuddin Noorsy.

Menurutnya, Pasal 33 soal subisidi BBM digeser ke energi yang dijadikan untuk kepentingan orang banyak, pemerintah ikut-ikutan bank dunia bahwa subsidi itu salah sasaran dan lalu menciptakan kartu sehat, kartu pintar dan kartu sejahtera.

“Khusus BBM ini ada yang gelap gulita, berarti ada korupsi. Jadi pemerintah ini tidak accountable, tak good governance. Jadi, tak stabilnya harga BBM ini berdampak pada ketidakstabilan politik. Jadi revolusi mental ini justru akan menyulut kerusuhan politik,” katanya.

“Semoga saja mahasiswa dan media tidak terkooptasi, dimana TNI berada di belakang Polri, dan Polri berada di tengah ketidakpercayaan diri” katanya lagi.

Sementara itu, Ekonom Kwik Kian Gie menegaskan jika Jokowi sudah melanggar konstitusi dan bisa diimpeachment. Menurut Kwik, karena telah melanggar UU Nomor 22/2001 tentang Migas pasal 28 ayat 2, di mana harga BBM diserahkan pada persaingan usaha, mekanisme pasar, dan telah digugat ke MK dan MK memutuskan bahwa UU itu bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK No.002/PUU/1/2003, menyatakan bahwa UU itu bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dengan menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar, maka Jokowi merupakan Presiden pertama yang melakukan ini, karena sebelumnya tidak ada yang berani mengikuti harga pasar dunia. Apalagi menyangkut hajad hidup orang banyak, juga ikut naik dan tak boleh diserahkan ke pasar termasuk beras, sembako dan sebagainya.

“Apalagi BBM naik, semua harga akan naik dan itu memiskinkan rakyat,” kata Kwik.

Theo F. Toemion mengakui dirinya membentuk jokowinomic.com untuk mengkritisi pembangunan ekonomi ala kasino Jokowi. Di mana sumber hukum kita saat ini bukan Pancasila dan UUD NRI 1945, melainkan IMF.

Padahal kita berharap Jokowi menjadi sumber baru dan harapan baru, ada angin segar pada keterpurukan rupiah terhadap dollar AS, naiknya harga BBM, harga-harga sembako dan lainnya, yang ternyata kini jauh dari berdikari, karena ekonomi kita berdaulat kepada pasar.

Menurutnya, daulat pasar ini sangat berbahaya, neolib, privatisasi, jual aset negara kepada asing, bisnis kita tidak jalan, kabinetnya kabinet kerja bukan kabinet Trisakti, neoliberalisme dan neokapitalisme terus dikembangkan.

“Itulah yang menguntungkan yang kaya makin kaya, spekulan merajalela, dan yang miskin makin terpuruk. Hal itu sebagai dampak dari ekonomi kasino Jokowi, yang bisa menghilangkan satu generasi,” katanya.

Editor: Surya