BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mempertanyakan kelanjutan MoU antara PT Angkasa Pura II dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Diharapkan, kerja sama antara kedua belah pihak tetap dilanjutkan.

"Kita di sini untuk melihat MoU yang telah dilakukan oleh Pemko dan Angkasa Pura, karena memang drafnya kami tidak diberikan. Selain itu kita juga mengharapkan ada kerja sama yang lebih banyak lagi dengan Angkasa Pura," kata Ade Angga, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, saat pertemuan dengan Plt General Manager PT Angkasa Pura II, Ngatimin, di kantor Angkasa Pura, Tanjungpinang, Kamis (28/1/2015).

Turut hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi II DPRD dan BUMD Kota Tanjungpinang. Diharapkan, BUMD bisa membuat masterplan kerja sama yang lebih banyak lagi dengan Angkasa Pura.

"Jadi, memang sudah ada perencanaan tahun ini bandara Raja Haji Fisabilillah akan dikembangkan menjadi bandara internasional. Namun ada beberapa kendala, yang paling mencolok itu masalah lahan," terang Ade.

Sementara Plt GM Angkasa Pura, Ngatimin, mengatakan, untuk menjadikan bandara international, banyak yang dibutuhkan. Namun yang paling dasar adalah lahan yang berupa bukit seluas 1,5 juta kubik. "Pemotongan bukit ini butuh dana sebesar Rp80 miliar," terang Ngatimin.

Kendati demikian, Ngatimin mengaku sangat mengapresiasi Pemko Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang. Pasalnya, pada tahun ini Pemko telah menggarkan Rp3 miliar untuk pembebasan lahan runway.

"RHF ini adalah milik kita bersama. Jadi memang sewajarnya kita sama-sama mengembangkan bandara kita ini. Kita juga sangat mengapresiasi kepada pemerintah yang telah mendorong agar bandara kita lebih maju," ujar Ngatimin. (*)

Editor: Roelan