BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia dinilai sebagai negara muslim terbesar di dunia yang sukses melaksanakan demokrasi dan demokratisasi. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan hal itu ketika membuka acara bedah buku 'Surat untuk Presiden RI-Merajut Aspirasi Mengawal Demokrasi' di MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Menurutnya, anak-anak bebas mengekspresikan harapan dan keinginannya untuk sebuah negara bernama Indonesia yang tidak aneh-aneh melalui ‘Surat untuk Presiden RI’. Hanya saja demokrasi Indonesia dibatasi oleh hukum, karena Indonesia adalah negara hukum.

Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, berjalan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak termasuk anak-anak, lembaga pendidikan, LSM, dan lembaga tinggi negara seperti MPR/DPR/DPD RI. 

"Karena itu terbitnya buku 'Surat untuk Presiden' ini tanpa sensor yang aneh-aneh. Kondisi ini harus kita jaga agar tumbuh suasana demokratis yang baik sehingga menjadikan negara ini terhormat di dunia," katanya.

‎

Hidayat menilai dengan menjaga kondisi demokratis berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maka tidak akan ada jalan bagi kelompok ajaran radikalisme dan terorisme untuk melakukan propaganda di Indonesia. 

Sebab, konsensus kebangsaan tersebut sudah mengakomodasi ketentuan-ketentuan hak asasi manusia (HAM).

Wakil Ketua MPR dari FPKS ini mengatakan, sekarang ini kebetulan banyak yang mengevaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Namun, dalam konteks MPR RI surat untuk Presiden ini akan  menyadarkan terhadap apa-apa yang dulu dijanjikan dan mungkin sekarang dilupakan. 

"Ternyata anak-anak ini mencatat dengan baik apa-apa yang dijanjikan oleh Presiden. Isi surat ini menunjukkan betapa natural-alamiah-nya Indonesia ini, sejalan dengan sosialisasi UUD NRI 1945," katanya.

Dengan demikian  surat-surat anak-anak dalam buku ini mengingatkan kita yang lupa terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Presiden RI. "Pada prinsipnya, anak-anak itu berharap untuk menghadirkan Indonesia yang tidak aneh-aneh," katanya.

Editor: Dodo