BATAMTODAY.COM, Batam - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batam mendukung wacana Kejaksaan Negeri (Kejari) menelisik pungutan restribusi parkir umum yang dikelola Dinas Perhungan (Dishub) Batam. Mereka menduga telah terjadi penyelewengan antara pengelola parkir umum dengan pihak-pihak tertentu.

"Wacana Kejari Batam menyelidiki potensi penyelewengan retribusi parkir umum sangat bagus, PMII mendukung. Kami juga mendesak Dishub Batam agar diperiksa dan diaudit soal retribusi parkir itu," kata Tongku April Hasibuan, Ketua PC PMII Batam, Sabtu (20/12/2014) siang.

Menurutnya, realisasi pendapatan retribusi parkir umum setelah dikelola Dishub Batam seharusnya lebih tinggi dibanding saat dikelola pihak swasta. Tapi, kenyataan yang terjadi Dishub Batam hanya mampu merealisasikan Rp3,3 miliar dari Rp4,4 miliar saat dikelola pihak swasta.

"Swasta yang masih memikirkan keuntuangan saja bisa hasilkan Rp4,4 miliar, masa pemerintah lebih rendah hanya Rp3,3 miliar? Harusnya jauh lebih tinggi atau minimal sama. Ini jadi pertanyaan, dan dugaan kami ada penyelewengan yang terjadi," kata dia.

Masih kata April, PMII Batam saat ini sedang mengumpulkan data soal adanya dugaan penyimpangan penarikan retribusi parkir umum. Sebab, baru-baru ini mereka menemukan salah satu lokasi parkir umum di daerah Batam Center yang saban hari dipenuhi kendaraan roda empat dan dua hanya menyumbang Rp40 ribu untuk pendapatan asli daerah (PAD), sementara untuk pemilik lahan yang disebut "raja kecil" mendapat Rp150 ribu setiap harinya.

Potensi penyimpangan seperti itu, kata April, diduga terjadi di semua tempat yang dijadikan lokasi parkir umum. Jika hal itu dibiarkan, retribusi parkir umum yang dibayar masyarakat kepada juru parkir hanya untuk memperkaya "raja kecil" dan oknum Dishub Batam.

"Kami yakin Dishub Batam tahu masalah itu. Kami juga menduga oknum-oknum di Dishub Batam dapat bagian dari 'raja kecil', makanya dibiarkan," sebutnya. (*)

Editor: Roelan