BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memastikan kajian akademis untuk ranperda perpakiran yang diminta oleh pihak DPRD telah rampung. Kajian tersebut, kata dia, akan secepatnya diberikan kepada anggota DPRD agar ranperda bisa segera disahkan.

"Kajian akademis telah kita siapkan dan akan segera diberikan kepada legislatif. Semoga dengan adanya kajian ini sudah tidak ada lagi alasan dan ranperda itu tak dapat disahkan," kata Lis kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (17/12/2014).

Lis mengatakan, permintaan digesanya pengesahan ranperda perpakiran tersebut bukanlah semata-mata untuk menggenjot PAD karena menggunakan sistem parkir progresif atau per jam. Menurut Lis, adanya perda itu untuk menertibkan perparkiran agar dengan dibuat sistem per jam tidak ada kendaraan yang menginap di satu area parkir.

"Malah kita buat dalam ranperda itu tarif per jamnya fleksibel atau lebih rendah dari biaya awal. Jika parkir pertama Rp2.000 misalnya, jam berikutnya mungkin Rp1.500 atau Rp1.000," jelas Lis.

Lis mengaku, selama ini dengan sistem gembok ternyata efek jeranya tidak signifikan sehingga diterapkan sistem per jam. Dia berharap legislatif dapat segera mengesahkan payung hukum perparkiran tersebut setelah kajian akademis dari Pemko diserahkan.

"Setelah disahkan nanti, kan kita enak. Selain itu tidak mengenal jabatan, mau dia siapapun, yang parkir sembarangan tetap ditindak dan yang parkir berhari-hari tetap kena charge per jam," terang Lis.

Dia mengaku, dengan penindakan parkir ini Tanjungpinang adalah salah satu kota yang menjadi percontohan. Oleh karena itu, dengan ada payung hukum itu nantinya diharapkan semakin baik dan tertib lagi. "Di Indonesia ada tiga atau empat kota yang jadi percontohan. Medan, Bali dan salah satunya Tanjungpinang," terangnya. (*)

Editor: Roelan