BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, Wan Samsi, mendesak DPRD untuk segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) perparkiran yang telah banyak kali diundur sejak 2013 lalu. Wan Samsi mengaku, seluruh kajian dan uji publik telah dilakukan, hanya tinggal menunggu pengesahan legislatif.

"Perda parkir ini khususnya untuk menertibkan parkir yang menginap. Karena lahan parkir kita kecil, sementara ada mobil yang menginap sampai beberapa hari. Itu kan tidak wajar," ujar Wan Samsi kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (17/12/2014).

Dia menambahkan, Dishubkominfo telah mempersiapkan gembok untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat, sekaligus mobil derek untuk membawa mobil-mobil yang melanggar aturan perparkiran.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, saat ditanya lambannya pengesahan ranperda tersebut beralasan, saat ini pihak legislatif masih menunggu kajian akademis untuk ranperda perpakiran itu.

"Ya harus ada kajian akademisnya untuk perparkiran ini agar nantinya ada penentuan dan alasan sebuah tempat itu layak dipungut biaya parkir yang diajukan Pemko yaitu per jam. Setelah ada kajian itu, ya dewan tinggal mengesahkan saja. Mungkin tiga minggu sudah kelar," ujar Suparno.

Dalam ranperda tersebut, Pemko memang mengajukan perlakuan parkir per jam untuk wilayah-wilayah yang memang padat parkir, seperti di kawasan kota lama. Selain untuk ketertiban parkir juga secara tidak langsung usaha Pemko untuk meningkatkan PAD dari retribusi parkir.

"Tapi PAD itu bukanlah hal yang utama, kita tetap menginginkan wilayah-wilayah padat itu tertib parkir," katanya. (*)

Editor: Roelan