BATAMTODAY.COM, Jakarta-Cyrus Network menilai publik dan kader PDIP tidak menginginkan lagi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena dianggap sudah terlalu tua.

Publik justru menginginkan agar PDIP dipimpin Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi Presiden RI ke-7, bukan lagi berasal dari trah Soekarno. Joko Widodo dinilai sangat tepat menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Keinginan dan pilihan itu terungkap dalam hasil survei Cyrus Network yang dirilis di Jakarta, Senin (15/12/2014). "Bahkan masyarakat menilai, tokoh-tokoh senior, seperti Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dan Aburizal Bakrie (ARB) perlu memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang lebih muda untuk memimpin partainya seperti Jokowi," kata Hasan Nasbi, Direktur Eksekutif Cyrus Network.

Pada survei yang melibatkan 1.220 orang itu, jika survei tidak melibatkan Megawati, ternyata 29,3 persen publik memilih Jokowi.

Sedangkan putri Megawati, Puan Maharani, hanya mendapat suara 24,5 persen. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendapat suara sebesar 12,4 persen dan mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung memperoleh 8,3 persen.

Meskipun Megawati kembali mengajukan diri, publik tetap memilih Jokowi sebagai ketua umum dengan jumlah suara 26,1 persen. Kemudian, Puan Maharani sebanyak 18,6 persen.

Megawati justru berada di urutan ketiga 16,7 persen. Sementara Ganjar Pranowo dan Pramono Anung masing-masing memperoleh 10,7 dan 7,1 persen.

Hal itu rupanya tidak hanya dinginkan oleh publik. Kader PDIP juga ingin Jokowi menjadi nahkoda partai.  Sebanyak 28,3 persen kader PDIP menginginkan Jokowi menjadi ketua umum. Kader yang menginginkan Puan Maharani sebagai ketum sebanyak 17,3 persen. Sementara Megawati hanya memperoleh dukungan sebesar 13,6 persen dan Ganjar sebesar 11 persen.

"Ini mengejutkan, bahwa di internal PDIP saja, Megawati hanya berada di urutan ketiga," katanya,

Survei dilakukan pada 1 hingga 7 Desember 2014 dengan responden berusia 17 tahun atau sudah menikah. Sebanyak 1.220 responden berasal dari 122 desa di 33 provinsi. Survei ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan tingkat kesalahan sebesar 3,1 persen.

Mayoritas publik menginginkan regenerasi kepemimpinan partai politik. Mengganti tokoh-tokoh tua yang masih menjadi ketua umum partai politik.

Sebanyak 80% publik responden menginginkan agar partai politik dipimpin oleh ketua umum yang berusia 41-50 dan 51-60 tahun.

"Dan 61 persen responden menyatakan bahwa sebaiknya tokoh parpol yang berusia 60 tahun ditempatkan sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat partai, bukan pengurus harian partai," katanya.

Editor: Surya