BATAMTODAY.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh daerah di Indonesia mewaspadai bencana banjir dan longsor yang dimungkinkan bisa terjadi seiring dengan datangnya musim penghujan.
"BMKG memprediksikan bahwa curah hujan normal. Tidak ada indikasi adanya menguatnya La Nina yang akan menyebabkan hujan lebih basah. Meskipun hujan normal tetapi banjir dan longsor diperkirakan kan tetap terjadi. Besar-kecilnya magnitudo banjir dan longsor dipengaruhi oleh hujan akibat dinamika atmosfer yang ada," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM, Jumat (28/11/2014).
Dia menjelaskan pola hujan di Indonesia ada 3 tipe yakni ekuatorial, monsunal, dan lokal. Sebagian wilayah Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalsel dan Kalteng memiliki tipe hujan monsunal, dimana puncak hujan pada Januari. Diperkirakan banjir dan longsor akan banyak terjadi selama Desember 2014 hingga Februari 2015 dengan puncaknya pada Januari 2015 di wilayah ini.
Sedangkan di Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Kalbar, Kaltim, Sulawesi, Malut dan Papua memiliki tipe hujan ekuatorial dimana puncak hujan pada November-Desember. Maka tidak aneh jika di wilayah ini sudah terjadi banjir dan longsor saat ini.Untuk Maluku dan Sorong Papua Barat memiliki tipe lokal dengan puncak hujan Juni-Juli.
Daerah rawan banjir meliputi sepanjang pantai timur Sumatera, Pantura, pesisir Kalimantan, daerah-daerah di sepanjang sungai dan lainnya. Wilayah yang perlu memperoleh perhatian khusus banjir adalah Kota Medan, wilayah Riau (Sungai Siak, Kampar, Rokan), wilayah di Jambi (Sungai Batanghari), wilayah di Banten (Sungai Ciujung, Ciliman, Cidurian dan Cisadane), Jakarta (Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke), wilayah Jawa Barat (Sungai Citarum, Cimanuk, Citanduy), wilayah di Jawa Tengah (Sungai Pemali, Comal, Jragung, Tuntang, Lusi, Serang, Juana, Serayu, Bogowonto, Citanduyi, Bengawqan Solo), dan di wilayah Jawa Timur (Sungai Bengawan Solo, Duduk Sampean).
Daerah rawan longsor yang perlu meperoleh perhatian serius adalah daerah-daerah pegunungan dan perbukitan yang banyak penduduknya seperti di 1) Bukit Barisan dari Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Lampung; 2) Jawa bagian tengah dan selatan; 3) Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua; dan 4) Sulawesi (hampir sebagian besar semua wilayah dengan topografi pegunungan yang berpotensi longsor dan banjir bandang). Sedangkan wilayah yang terancam dari bahaya lahar hujan adalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Rokatenda, Gunung Lokon, Gunung Karangetang, dan Gunung Gamalama.
"Banjir dan longsor adalah tipe bencana yang slow on set. Artinya terjadi secara perlahan dapat dideteksi sehingga kesiapsiagaan bisa dilakukan oleh semua pihak," kata dia.
BNPB telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (Kementerian PU dan Pera, BMKG, Badan Geologi, Kemensos, Kemenkes, BPPT, Kementerian Pertanian, Kemendagri, TNI, Polri, Lapan, Basarnas dll) dan saat ini sedang menyempurnakan Rencana Kontinjensi Nasional Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor Tahun 2014/2015.
"BNPB juga telah mendistribusikan logistik dan peralatan ke seluruh BPBD dalam penguatan kapasitas BPBD. Logistik dan peralatan tersebut sebagai "buffer stock" yang dapat digerakkan untuk dukungan penanganan bencana," tambahnya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan pihaknya menyediakan Dana Siap Pakai Rp75 miliar untuk antisipasi banjir dan longsor secara nasional. Jika kurang akan ditambah sesuai dengan kebutuhan.
Kementerian/Lembaga dan Pemda telah melakukan upaya pengendalian banjir dan longsor sesuai dengan tupoksinya, misal Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, pembangunan waduk, perbaikan tanggul dan pompa air, dan lain-lain. BNPB dan BPBD telah menyelenggarakan apel kesiapsiagaan dan gladi/simulasi banjir dan longsor di seluruh Indonesia. Gubernur dan Bupati/Wali Kota telah mengeluarkan Surat Pernyataan Siaga Darurat Menghadapi Banjir dan Longsor, misal Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat dan lain-lain.
Kementerian PU telah menginspeksi tanggul-tanggul sungai dan telah dilakukan perbaikan. Pemantauan sistem peringatan dini banjir diaktifikan.
Adapun mekanisme penanganan bencana sesuai arahan Presiden yakni,
1. Bupati/Walikota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Gubernur segera merapat ke daerah bencana untuk memberikan dukungan serta mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan.
3. Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah. BNPB mengkoordinasikan potensi nasional dari berbagai kementerian/lembaga. BNPB akan mendampingi BPBD/Pemda memperkuat penanganan bencana, baik bantuan logisttik, peralatan, manajerial, dana, dan administrasi.
4. Selalu melibatkan TNI dan Polri.
5. Melakukan secara dini dan cepat.
Editor: Dodo
