BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan,
pemerintah Malaysia mengakui 200 nelayan yang ditangkap pemerintah
Indonesia saat melakukan pencurian ikan (llegal fishing) di perairan
perbatasan di Kalimantan Barat adalah warga negara Malaysia.
Mereka merupakan manusia perahu asal Malaysia, yang kapalnya telah ditenggalamkan saat ditangkap. Namun, ke-200 nelayan itu tidak ikut ditenggalamkan, seperti marak diberitakan media-media di Malaysia.
Penegasan Irman Gusman itu disampaikan usai menerima Yang Dipertuan Dewan Negara Malaysia YB Senator Tan Sri Abu Zahar Ujang didampingi 13 speaker di Malaysia di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
"Soal akan menenggelamkan 200 nelayan Malaysia yang menangkap ikan secara ilegal, itu hanya bahasa ancaman saja. Padahal setelah ditangkap itu ada prosedurnya, tidak asal ditenggelamkan begitu saja,," kata Irman.
Namun dalam pertemuan sekitar 60 menit itu, DNM mengatakan meskipun mereka berasal dari Malaysia namun sebagian besar nelayan yang ditangkap bukan warganegara Malaysia, melainkan sea gypsy/orang laut.
"Mayoritas nelayan yang ditangkap itu sea gypsy atau disebut manusia perahu, orang yang tak punya kewarganegaraan," ujarnya.
Karena itu lanjut Irman, agar tidak kembali terulang peristiwa serupa, maka perlu dilanjutkan kerjasama budaya antara Indonesia dengan Malaysia.
"Jangan melihat kalimat itu secara tersurat atau harafiah, tapi jika sudah saling mengenal pasti tidak akan miskomunikasi. Seperti jika di Malaysia klub sepakbola menewaskan klub lain, menewaskan itu bukan berarti membunuh pemain lawan, tapi mengalahkan dengan skor," katanya.
Dikatakan, Malaysia tidak mengelak bahwa berbagai persoalan terkini antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara seperti sejumlah desa di sejumlah desa di Kalimantan yang disebut-sebut telah masuk menjadi wilayah Malaysia.
"Pada prinsipnya kedaulatan masing-masing negara harus dihormati, baik secara hukum maupun realitas di lapangan," katanya.
Sementara Tan Sri Abu Zahar Ujang menyatakan hubungan Indonesia dan Malaysia tidak dapat dipisahkan meskipun kerap terjadi ketegangan. Menurutnya hubungan pemerintah dengan pemerintah tak ada persoalan, secara faktual di lapangan hubungan masyarakat dengan masyarakat selalu ada persoalan. Hal itu dapat diatasi jika ada keinginan kuat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan.
"Kita tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun kita masih satu rumpun. Hubungan G to G tak ada masalah, yang kerap bersitegang adalah people to people. Harus ada political will untuk menyelesaikan masalah ini, " kata Tan Sri Abu Zahar Ujang.
Ia menyambut positif DPD RI yang akan bekerjasama dengan DNM dalam berbagai masalah. " Kita berharap hubungan Indonesia dengan Malaysia yang telah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan," katanya.
Editor: Surya
