BATAMTODAY.COM, Tarempa - Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya bisa kembali mendapatkan dana alokasi khusus (DAK). DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Rabu (26/11/2014), mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kantor Penanaman Modal (KPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi peraturan daerah (Perda).

Setelah berulangkali melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setdakab Anambas dan KPM, Ketua Badan Legislasi DPRD Anambas, Rocky Hasudungan Sinaga, mengatakan sudah selayaknya Ranperda SOTK dan PTSP disahkan menjadi Perda. Sebelum disahkan menjadi Perda, katanya, Banleg DPRD Anambas telah melakukan kunjungan kerja ke kota Batam yang dijadikan sebagai referensi.

"Sesuai dengan aturan, maka setiap daerah harus memiliki PTSP sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sudah kita lakukan bahkan kita buat kota Batam sebagai referensi yang telah melaksanakan PTSP," ujar Rocky usai rapat paripurna di gedung DPRD
Anambas.

Sementara di tempat yang sama, Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin akan segera menerapkan aturan tersebut untuk kepentingan masyatrakat luas dan investasi di kabupaten maritim itu setelah pengesahan Perda SOTK KPM danPTSP. Selama ini, kata Mukhtaruddin, masyarakat harus mendatangi kantor-kantor atau dinas terkait untuk mengurus perizinan.

Dengan adanya perda ini, katanya, masyarakat hanya mendatani satu tempat saja untuk mengurus perizinannya. "Kalau sebelum ada perda, masyarakat harus datang ke PU untuk mengurus
izin mendirikan bangunan (IMB), sementara untuk izin perusahaan atau gudang ke Disperindag atau masalah HO ke Badan Lingkungan Hidup. Jadi agak lama sedikit," terang Mukhtaruddin. (*)

Editor: Roelan