BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui banyak para pejabat yang doyan melakukan berkunjung keluar negeri, padahal tidak ditugaskan negara. Para pejabat yang kerap keluar negeri perlu ditata secara terpadu agar tidak menghambur uang negara.

Mendagri menegaskan, banyak pejabat ke luar negeri karena alasan kedinasan, karena itu  sebagai  Mendagri dia  akan melakukan pengawasan yang ketat dan lebih selektif dalam memberikan izin bepergian ke luar negeri bagi para pejabat daerah.

Tjahjo mengatakan, selama setahun terakhir, sekitar 80% para pejabat daerah yang melakukan dinas ke luar negeri, lebih kepada kegiatan jalan-jalan. Ini menurutnya suatu pemborosan dan ketidakefektifan dalam bekerja membangun suatu daerah.

"Banyaknya pejabat daerah yang kunjungan ke luar negeri, itu harus lebih selektif. Tahun ini saja, maaf, 80% kunjungan tersebut hanya sifatnya berlibur, safari," ujar Tjahjo Kumolo saat acara serah terima jabatan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta,   Jumat (31/10/2014).

Tjahjo mengatakan, kunjungan ke luar negeri, yang sifatnya untuk studi banding, harus lebih terpadu. Para pejabat tersebut diharapkan bisa melkaukan tugas dengan baik, bukan malah pergi berlibur.

"Jadi kunjungan itu yang sifatnya studi banding harus lebih terpadu dan efektif," katanya.

Selain itu, Tjahjo juga memerintahkan agar instansi baik pusat maupun daerah yang ingin melakukan pameran di luar negeri, dilakukan secara bersamaan. ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi. Tidak boleh masing-masing provinsi membawa konsep-konsep budaya atau menjual daerahnya sendiri sehingga pejabat didaerah menikmati kunjungan ke luar negeri.

"Kami melihat, banyak hal-hal yang ingin mengajukan pameran daerah provinsi di Eropa. Sekarang aturannya harus bersamaan, tidak boleh masing-masing provinsi membawa konsep-konsep budaya menjual daerahnya. Harus bersamaan. Satu Kemendagri ya satu. Dan nanti akan ada badan ekonomi kreatif. Ini untuk mempermudah masing-masing departemen, masing-masing daerah bikin pameran di luar negeri. Ini menyangkut efektifitas dan efisiensi," jelas Tjahjo.

Menurutnya sah-sah saja pejabat ke luar negeri asalnya hal mendadak dan urgen. "Harus bersamaan, nanti akan ada badan ekonomi kreatif. Itu akan mempermudah dan jangan sampai masing-masing pejabat di kementerian ikut pameran di luar negeri. Begitu juga soal Gubernur, Bupati dan Wali Kota," kata Tjahhjo .

Namun Mendagri tetap mempersilahkan kepala daerah , termasuk DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar negeri asalkan memiliki agenda jelas, bukan rekreasi. Selama ini, kata Tjahjo, banyak ijin yang studi banding ke luar negeri yang ditolak Kemendagri, selain hanya untuk rekreasi juga tidak disertai persyaratan yang lengkap.

"Kalau persyaratan lengkap dan tujuan studi bandingnya jelas, tidak perlu harus nunggu dua tiga hari, kalau perlu satu jam sudah disetujui. Tapi saya minta Sekjen (Plt Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung, red) tetap melakukan evaluasi terhadap kunjungan keluar negeri yang dilakukan pemerintah daerah," katanya.

Editor: Surya