BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menangguhkan penyerahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Penundaan itu disebabkan terjadinya "pergantian" kepemimpinan di Indonesia.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, mengatakan alasan Pemko menunda penyerahan KUA PPAS karena takut adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Pusat yang akan berimbas ke daerah. Namun, penundaan tersebut diakuinya akan mengakibatkan pengesahan RAPBD 2015 menjadi molor.
"Pemko meminta pengunduran jadwal kembali, padahal kita sudah mengagendakan semalam (Selasa, red). Pengunduran penyampaian KUA-PPAS tentu akan berdampak kepada jadwal pembahasan Rancangan APBD 2015," kata Ade.
Pemko juga meminta penjadwalan ulang pembahasan KUA PPASpada akhir Oktober ini. Dikatakan Ade, saat ini DPRD Kota Tanjungpinang dan Pemko memiliki target yang sama tentang RAPBD 2015, yakni supaya pengesahan bisa sesuai jadwal sehingga pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik.
"Saya sih tidak takut akan terlambat pembahasan itu, karena saya percaya Pemko akan menepati janji. Karena info yang saya terima sebenarnya KUA sudah selesai, tinggal ingin menyelaraskan saja dengan kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla," terangnya.
Sementara itu, Wali kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, sejatinya sesuai jadwal KUA-PPAS itu diserahkan pada Selasa (21/10/2014). Lis beralasan, karena ada beberapa pergantian kementerian dan ada program-program pusat yang dilaksanakan di daerah yang juga harus diselaraskan.
"Perubahan kebijakan di kementerian pasti akan berubah. Untuk itu kita akan menunggu koordinasi dari pusat. Tapi, akhir bulan ini pasti kita laksanakan penyerahan KUA PPAS itu," ujarnya.
Menurut dia, jika pun dengan segera diserahkan, otomatis KUA PPAS akan dilakukan revisi. Pasalnya, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maka dari itu dia mengambil kebijakan untuk pending penyerahan KUA PPAS.
"Itukan bikin kerja dua kali kita. Jadi, kita tak ingin seperti itu," ujar Lis. (*)
Editor: Roelan
