BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Inflasi di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang triwulan III-2014 sebesar 3,54 persen. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan Batam 4,57 persen, dan Kepri secara umum 4,04 persen. Inflasi ini dinilai akan mempengaruhi UMK Bintan 2015.
"Faktor pendorong inflasi ini adalah faktor klasik, yaitu sektor bahan makanan," kata Minot Purwahono, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, pada pemaparan inflasi dalam rapat I UMK di kantor Bupati Bintan, Bintanbuyu, Selasa (21/10/2014) kemarin.
Inflasi 3,54 persen ini, kata Purwahono, lebih rendah daripada triwulan II yang besarnya 6,03 persen. Sedangkan untuk Kepri 4,56 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik.
Ia memperkirakan, inflasi di Kepri hingga akhir tahun tidak akan terjadi gejolak. "Kalau tidak terjadi gejolak, besarnya inflasi di Kepri hingga akhir tahun diperkirakan 4,5 persen, plus minus 1 persen," jelasnya.
Gejolak yang dimaksudkannya, di antaranya adalah kenaikan bahan bakar minyak. Sementara pertumbuhan ekonomi sebagai indikatornya adalah se-Provinsi Kepri, dipakai untuk seluruh kabupaten/kota yaitu 6,2 persen."Ini lebih tinggi dari nasional yang hanya 5,12 persen," terangnya.
Dia optimis, pertumbuhan ekonomi di Kepri akan bertengger di atas 6 persen. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kepri adalah sektor konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, juga ekspor yang mulai membaik.
"Untuk ekspor subsektornya industri elektronik, industri besi baja, dan pengolahan minyak kelapa sawit," terangnya.
Sementara Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan, yang juga Kepala Disnaker Bintan, Hasfarizal Handra, mengatakan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah faktor pokok yang memengaruhi angka upah minimum kabupaten (UMK) Bintan tahun 2014, di samping KHL, kemampuan pengusaha dan faktor lainnya.
Seluruh anggota perwakilan juga hadir, mulai dari perwakilan buruh, pengusaha, pemerintah maupun akademisi.
"Jalannya rapat pertama pembahasan UMK ini lancar. Pemaparan dari instansi vertikal maupun SKPD terkait diperhatikan dengan baik oleh semua anggota DPK, baik dari pengusaha, buruh, pemerintah maupun akademisi," katanya.
Pada pemaparan ini selain dari Bank Indonesia, juga dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yang memaparkan jumlah investor. (*)
Editor: Roelan
