BATAMTODAY.COM - Sebagian Partai Politik yaitu Golkar, Gerindra, PD, PAN, PKS telah mengumumkan penempatan kader-kadernya di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan pada Selasa (21/10/2014) kemarin.
Komisi III adalah salah satu komisi yang paling disorot publik karena mereka akan membahas masalah-masalah penting terkait agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara umum.
Dari nama-nama yang diumumkan tersebut sudah dapat diperkirakan komposisi pimpinan Komisi III yang akan disahkan pada sidang paripurna hari ini. Biasanya dengan alasan senioritas, parpol menugaskan anggota-anggota DPR yang pernah menjabat di periode sebelumnya untuk menjadi pimpinan Komisi. Dari Golkar ada Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo, dari Gerindra ada Desmon J Mahesa, dari PKS ada Aboe Bakar Al Habsyi.
"Tradisi mengedepankan "senioritas buta" dalam pemilihan pimpinan komisi ini menurut kami tidak tepat dan bahkan bisa menimbulkan masalah yang cukup serius," kata M.S. Bakhrie, Direktur Indonesia Development Monitoring, dalam siaran pers-nya, Rabu (22/10/2014).
Di satu sisi, senioritas bisa dianggap positip karena mereka yang pernah duduk di Komisi III periode sebelumnya tentu lebih dahulu memahami masalah dan aturan main. Namun di sisi lain senioritas buta akan menjadi beban jika mereka yang dianggap senior justru orang-orang yang bermasalah secara hukum.
Sebagian anggota Komisi III periode lalu pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus-kasus korupsi (kelas) kakap. Bahkan beberapa diantaranya pernah melontarkan ide kontroversial yaitu pembubaran KPK.
"Kami berharap agar parpol mempertimbangkan kembali penempatan mereka yang dianggap bermasalah menjadi pimpinan Komisi III. Memang secara hukum mereka belum tentu bersalah dalam kasus-kasus tersebut, namun jika mereka menjadi pimpinan Komisi III dikhawatirkan bisa terjadi conflict of interest." tambah Bakhrie.
Menurut Bakhrie apa yang dilakukan Jokowi dalam seleksi calon menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK patut dijadikan contoh bagi pimpinan parpol untuk menentukan komposisi pimpinan Komisi III.
Meskipun tidak harus sama persis dengan cara Jokowi dalam menyeleksi calon menteri, setidaknya pimpinan parpol perlu mempertimbangkan aspek akseptibilitas dan rekam jejak calon pimpinan Komisi III selain alasan senioritas belaka.
Kedudukan pimpinan Komisi III sangat strategis, karena mereka yang akan mengkoordinir pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sehari-hari. Semakin kuat atau semakian lemahnya gerakan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung dengan komposisi pimpinan Komisi III.
Partai-partai politik harus menyadari bahwa rakyat mengawasi proses politik yang saat ini terjadi di DPR. Mereka akan menilai mana parpol yang pro pemberantasan korupsi secara serius dan mana parpol yang hanya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai jargon.
"Rakyat berharap agar Komisi III periode sekarang bisa bahu membahu dengan lembaga pemberantasan korupsi terutama KPK guna menuntaskan agenda pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Editor: Dodo
