logo batamtoday
Jum'at, 29 Maret 2024
JNE EXPRESS


Dikasih Catatan Merah KPK
Muhaimin Pilih Jadi Ketum PKB Ketimbang Jadi Menteri Jokowi-JK
Selasa, 21-10-2014 | 12:47 WIB | Penulis: Surya
 
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar tampaknya menyadari jika kemungkinan besar namanya tidak lagi tercatat sebagai calon menterinya kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).


Karena itu dalam akun twitter-nya keponakan alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu memilih menjadi Ketua Umum DPP PKB ketimbang menteri, setelah sebelumnya pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ditunjuk sebagai Menakertrans.
 
Setidaknya hal itu tertulis dalam akun twitter-nya a muhaimin iskandar ā€¸@cakiminpkb  5 j5 jam yang lalu. Padahal, diantara 43 nama calon yang beredar, nama Muhaimin Iskandar tercatat jelas bersama Rusdi Kirana dan Marwan Jaā€™far dari PKB yang digadang-gadang akan menjadi menterinya Jokowi-JK. Tapi, entah apa masalahnya, sehingga Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar itu, menulis memilih menjadi Ketum PKB di akun twitter-nya tersebut.
 
"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan" demikian bunyi twitter tersebut pada Selasa (21/10/2014).
 
Sebelumnya Presiden Jokowi memang mensyarakatkan calon menterinya tidak boleh merangkap jabatan Ketum parpol. Cak Imin sebelumnya sempat beda pendapat dengan Jokowi soal syarat ini.

Selain itu, ke-43 nama calon menteri itu diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebelum diputus menjadi menteri Jokowi-JK.
 
Selama ini, Muhaimin Iskandar memang merangkap jabatan sebagai Menakertrans dan Ketum DPP PKB. Ini tak ingin ada syarat rangkap jabatan untuk menteri. Jokowi sebenarnya telah melunak.

Ketua partai diperbolehkannya merangkap jadi menteri asal nonaktif dari parpol. Namun tidak untuk ketum parpol. Jokowi berkukuh ketum parpol tak boleh jadi menteri sekaligus.
 
KPK telah memberikan catatan terkait nama-nama kandidat menteri Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan bahwa referensi KPK adalah suatu realita yang sebaiknya dipertimbangkan Jokowi.

"Referensi KPK itu realitas yang jadi pertimbangan untuk Jokowi," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (21/10/2014).
 
Taufik memuji langkah Jokowi yang berkonsultasi dengan KPK. Sekarang, giliran mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk mengambil keputusan. "Bagus (konsultasi dengan KPK). Itu referensi agar terbuka. Itu bagian dari transparansi. Semua kembali ke judgement politik Pak Jokowi," ujar Sekjen PAN ini.
 
Sementara itu nama-nama yang telah beredar, yaitu: Sri Mulyani, Eva Sundari, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Komjen Pol Budi Gunawan, Hamid Awaluddin, Irjen Pol Syafrudin, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung,  Puan Maharani, Yunus Husein, Hasto Krisyanto, Mas Achmad Santosa, Darmin Nasution. RJ Lino, Dr. Anwar. Ignasius Jonan, Luhut Panjaitan, Yuddy Chrisnandi, Marwan Jafar, Rusdi Kirana, Jimly Asshiddiqie, Pratikno, Ferry Mursyidan Baldan, Jhonny Darmawan, Sudhamek, Siti Nurbaya, Wiranto, dan M Yusuf.

Editor : Surya

KPU BATAM

KPU BATAM

Berita lainnya :
 
 

facebook   twitter   rss   google plus
:: Versi Desktop ::
© 2024 BATAMTODAY.COM All Right Reserved
powered by: 2digit