BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pagi ini, Rabu (1/10/2014) tiga Anggota DPR dan empat Anggota terpilih dari Daerah Pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dilantik sebagai  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019.

Ketiga Anggota DPR itu adalah Asman Abnur (Partai Amanat Nasional), Dwi Ria Latifa (PDIP) dan Nyat Kadir (Partai Nasdem). Sedangkan keempat Anggota DPD itu adalah Ria Saptarika, Hardi Selamat Hood, Djasarmen Purba dan Haripinto Tanuwidjaja.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan digedung bundar atau yang lebih dikenal dengan Gedung Kura-kura dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono, serta jajaran kabinetnya. Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD baru juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta para pimpinan ketua  lembaga tinggi negara

Pelaksanaan Sidang Sementara pengucapan janji Anggota DPR dipimpin Anggota DPR tertua dan Anggota DPR termuda Popong Otje Djunjunan (76 th/Partai Golkar) dan Ade Rizqi Pramata (26/Partai Gerindra).

Sementara pimpinan sidang sementara DPD RI dipimpin akan dipimpin Anggota DPD dan Anggota DPD termuda, yakni Sultan Ternate Mudaffar Sjah (79 th) dan Riri Damayanti Jhon Latief (24 th).

Sedangkan sidang pimpinan sementara sidang pelantikan dan pengucapa Anggota MPR/DPR/DPD kembali dipimpin oleh Mudaffar Sjah dan Riri Damayanti John Latief.

Pengucapan sumpah jabatan janji Anggota MPR/DPR/DPD dipimpin Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali.

Rencananya 560 Anggota DPR dan 132 Anggota DPD akan dilantik, namun faktanya ada 5 Anggota DPR dan 2 Anggota DPD yang ditunda pelantikannya karena tengah menghadapi persoalan hukum.  Mereka adalah Idham Samawi, Herdian Koosnadi, Jimmi Damianus Idje, Jero Wacik, Iqbal Wibisono, Chaidir Djafar dan Zulkarnain Karim.

Idham berasal dari PDI Perjuangan Dapil DI Yogyakarta. Kasusnya saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta.

Idham yang pernah menjadi Bupati Bantul, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Kasus ini masih bergulir, namun sempat muncul akan ada penerbitan SP3.

Kasus dugaan korupsi hibah Persiba juga menyeret mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edi Bowo Nurcahyo. Duit negara yang diduga dirugikan mencapai Rp 12,5 miliar.

Herdian Koosnadi juga berasal dari PDI Perjuangan. Dia lolos jadi anggota DPR dari Dapil Banten III.

Saat ini, Herdian menjadi tersangka pembangunan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2011 dan 2012. Kasusnya ditangani Kejati Banten.

Herdian jadi tersangka bersama sejumlah nama lainnya, termasuk adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Jimmi adalah politisi PDI Perjuangan ketiga yang ditunda pelantikannya. Dia berasal dari dapil Papua Barat.

Sebelum jadi anggota DPR, Jimmi pernah memimpin DPRD Papua Barat. Saat menjabat, dia terjerat kasus dugaan korupsi berjamaah kasus dana pinjaman dari BUMD.  Jimmi termasuk dalam 44 anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 yang terjerat korupsi Rp 22 miliar. Kasusnya ditangani Kejati Papua Barat.

Jero Wacik adalah mantan menteri ESDM yang tersangkut kasus korupsi pemerasan dan memperkaya diri sendiri. Kasusnya ditangani KPK.

Politisi Demokrat itu lolos ke DPR dari dapil Bali. Kasusnya masih bergulir di KPK, namun Jero belum ditahan.
 
Iqbal Wibisono adalah politisi Golkar dari Jateng VI. Dia kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Jawa Tengah.

Saat kasus ini bergulir, Iqbal menjabat sebagai anggota DPRD Wonosobo di tahun 2008. Kasus yang menjerat Iqbal ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Chaidir Jafar merupakan anggota DPD terpilih dari Papua Barat. Dia ditunda pelantikannya karena berstatus tersangka di Kejati Papua Barat.

Sama dengan Jimmie Idjie, Chaidir juga terseret kasus korupsi dana pinjaman untuk DPRD Papua Barat periode 2009-2014.

Zulkarnaen adalah anggota DPD dari Bangka Belitung. Pria yang pernah jadi Wali Kota Pangkalpinang ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling aset pemerintah daerah. Kasus itu kini ditangani Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Editor : Surya