BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, mengatakan mustahil bagi hackers merekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres).

Terkait pernyataan Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, menyebutkan adanya 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang menggelembungkan suara golput. Bahkan disebutkan pula sekitar 4 juta suara dimanipulasi.

Hotland Sitorus menjelaskan, rekapitulasi penghitungan suara Pilpres yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara manual telah menutup peluang hackers meretas dan mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara pilpres 2014.

"Mustahil hackers dapat merekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres. Proses rekapitulasi dilakukan secara manual dan tentunya tidak ada hubungannya dengan retas-meretas," ungkap Hotland Sitorus melalui siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Lebih lanjut disampaikan Hotland, hackers mungkin saja meretas dan merekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres. Namun itu tidak berguna selama proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan baik.

"Sedangkan scan Model C1 yang ditampilkan di situs KPU diperuntukkan sebagai informasi bagi masyarakat. Jika scan Model C1 ini pun direkayasa oleh hackers tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara Pilpres," tegas Hotland yang juga Akademisi IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui, dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingakt PPS dan PPK, KPU tidak menggunakan Model C1 hasil scan yang diunggah ke situs KPU, tetapi Model C1 asli berupa dokumen fisik yang disimpan dan diawasi oleh petugas kepolisian.

"Tidak masuk akal jika ada pihak-pihak tertentu mengatakan kalau perolehan suara salah satu pasangan capres-cawapres adalah hasil rekayasa hackers. Itu pernyataan yang tidak memahami permasalahan," ungkapnya.

Senada dengan itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata mengajak semua pihak untuk tidak asal mengeluarkan pendapat, namun mengedepankan bukti-bukti yang jelas.

"Sebaiknya Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan membuktikan ucapannya, karena ini menyangkut masa depan Bangsa Indonesia," ungkap Janner Simarmata.

"Semua tahapan proses pilpres sudah dilalui dengan baik. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran, tentunya telah diungkapkan saat proses rekapitulasi penghitungan suara dimulai, bukan setelah penetapan hasil
rekapitulasi nasional," tambah Janner.

Janner Simarmata juga meminta agar semua pihak menghormati hasil Pilpres yang telah berjalan secara demokratis. Jika ada temuan-temuan pelanggaran Pilpres, sebaiknya dibawa ke jalur hukum yang telah disediakan.

Editor: Redaksi