BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, menaruh harapan besar kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk peduli pada daerah maritim dan kepulauan
"Saya ucapakan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kala yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya merupakan putra terbaik bangsa hasil plihan masyarakat. Dengan begitu, semoga bisa memberikan kemajuan bagi daerah-daerah, terutama pada provinsi kepulauan dan kemaritiman. Karena 90 persen wilayah Indonesia adalah laut dan sisanya darat," ujar Sani kepada wartawan di sela-sidak dan monitoring harga dan ketersediaan sembako menjelang Lebaran di Pasar Baru Tanjungpinang, Kamis (24/7/2014).
Menurut Sani, apapun hasil pilpres yang sudah dilaksanakan, hendaknya semua pihak harus dapat menerima karena sudah diumumkan KPU sebagai institusi resmi. "Saya pikir masyarakat kita harus bisa menerima itu semua. Imbauan saya tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan hal kecil dibesar-besarkan. Siapapun pemimpin kita, yang terpenting bersama-sama untuk membangun negara ini," kata Sani.
Sani berharap Presiden terpilih peduli dengan daerah maritim yang memiliki banyak potensi sumber daya yang patut dikembangkan dengan arus lintasan lautnya. "Pengembangan arus lintas laut melalui tol laut yang direncanakan oleh calon terpilih, patut mendapatkan respon positif untuk bisa segera diimplementasikan. Saya pikir, untuk di Kepri juga hal itu penting untuk membuka akses transportasi laut antarpulau di daerah yang memiliki sejumlah potensi sumber daya yang mumpuni," ujarnya.
Kepedulian yang diharapkan memang menyangkut pada dana alokasi umum (DAU) serta percepatan pengesahaan Rancangan Undang-Undan (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK). Dengan UU tersebut, pengalokasiaan anggaran daerah Kepulauan dapat disejajarkan dengan daerah yang memiliki lebih luas daratan.
"Pelaksanaan pembangunan di wilyah kepulauaan memerlukan anggaran dua kali lipat dibanding daratan, sementara perhitungan dan pembagian DAU selama ini dilakukan hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan dari provinsi. Atas dasar aturan ini, tentu daerah kepulauan seperti Kepri mendapatkan porsi yang sangat sedikit, kecuali luas lautan juga dihitung," ujarnya. (*)
Editor: Roelan
