BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) di Bintan mengeluh. Dana operasional sejak Juni atau setelah pemilu legislatif, belum juga dicairkan.

"Kalau dari awal kita tidak dijanjikan, kami tidak kecewa. Ini sudah beberapa kali dijanjikan akan segera cair, baik operasioanal maupun uang kehormatan atau insentif sebelum pelaksanaan pilpres. Nyatanya hingga selesai penetapan pemenang pilpres, apa yang disampaikan tidak terelisasi," kata Hendro Suseno, anggota PPL Kecamatan Bintan Utara, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Rabu (23/7/2014).

"Uang operasional kami belum cair. Ini sudah dekat Lebaran, pilpres pun sudah selesai. Kami tidak paham yang mengganjal hingga  keterlambatan perbayaran insentif dan operasional terjadi. Apalagi  ini bukan untuk pertama kalinya terjadi," imbuh dia.

Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Bintan, Dedi Sulistyo, membenarkan jika dana operasional PPL Bintan belum bisa dicairkan karena  surat pertanggungjawaban dari setiap Panwascam terlambat dimasukkan. Hal yang sama terjadi juga hingga tingkat kecamatan. Dana tersebut masih ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri.

"Uang belum cair karena SPJ dari Panwascam terlambat masuk. Seharusnya tanggal 30 Juni sudah masuk, tapi malah tanggal 5 Juli baru masuk. Jadi secara keseluruahan belum bisa dicairkan," kata Dedi.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Razaki Persada, yang dikonfirmasi mengatakan, belum dicairkannya dana tersebut karena terganjal masalah administrasi dan sesuai aturan. SPj lama belum diserahkan sehingga pencairan belum bisa dilakukan.

" Semua ikut aturan dan uang tersebut belum bisa dicairkan karena belum ada SPj lama," terang Razaki. (*)

Editor: Roelan