BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Larangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tanjungpinang agar tidak menambah kuota siswa baru, terkesan tak digubris sejumlah sekolah. Pasalnya, setelah kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) selesai, baru ketahuan ada beberapa sekolah yang menambah kelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BATAMTODAY.COM, sejumlah sekolah yang menambah kelas tersebut antara lain SMP Negeri 5, SMP Negeri 7, dan SMA Negeri 1 Tanjungpinang. Padahal sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Tanjungpinang, Dadang, menjamin, tidak akan ada penambahan ruang kelas pada penerimaan siswa baru tahun ini.
Kendati demikian, Dadang ketika dikonfirmasi, mengatakan akan mengecek kebenarannya terlebih dahulu. "Kita akan cek dulu kebenarannya," kata Dadang.
Kepala SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Imam Syafei, membenarkan jika sekolahnya menambah ruang kelas untuk siswa baru. Dia berasalasan, kuota per kelas yang ditetapkan pemerintah adalah 36 siswa per kelas, sementara SMAN 1 menerapkan 32 siswa per kelas sehingga ada penambahan kelas.
"Setelah itu akan kita tes lagi, apakah mau jurusan Akselerasi, Matematika Ilmu Alam (MIA) atau IPS," kata Imam.
Sementara itu pihak SMPN 5 dan SMPN 7 belum dapat dikonfirmasi.
Sebagaimana diberitakan, Dadang sendiri sempat menolak jika dirinya dinilai plin-plan dalam menerapkan aturan mengenai jumlah maksimal siswa per kelas dalam penerimaan siswa baru. Dia menegaskan, kuota siswa per kelas itu mutlak dan tak bisa diganggu gugat lagi.
Dia membenarkan telah mengatakan bahwa pihak sekolah harus melapor dan meminta izin kepadanya jika siswa yang diterima melebihi kuota. Namun untuk memberikan izin tersebut, katanya, perlu kajian yang mendalam karena semua kuota yang telah ditentukan juga sudah dengan perhitungan.
"Saya tidak plin-plan dengan aturan. Memang saya bilang kalau ada tambahan, lapor ke saya. Tapi saya tidak mungkin mengizinkan, karena kita sudah menentukan jumlahnya," kata Dadang, Kamis (12/6/2014) lalu.
Dadang menegaskan jika kuota tersebut sudah sesuai karena memang sekolah negeri harus berbagi siswa dengan sekolah swasta. Oleh karena itu, pihak sekolah negeri tidak diperkenankan untuk menambah jumlah siswa melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk diterima di sekolah negeri.
"Kan saya sudah bilang sekolah swasta juga sama dengan sekolah negeri. Sekolah swasta juga akan dapat bantuan yang sama dan mutunya juga sama. Jadi tak perlu khawatir," terang Dadang.
Sementara mengenai kekhawatiran orang tua mengenai adanya permainan "orang dalam" di sekolah negeri, Dadang mengatakan agar orang tua bersangkutan melaporkan kepada dirinya jika ada bukti-buktinya.
Sebelumnya, Dadang mengatakan, sekolah boleh menambah kuota siswa baru jika melapor dan mendapat izin. "Kuotanya (per kelas) memang sudah ditentukan. SMA 36 orang, SMP 36 orang dan SD 32 orang. Mereka (sekolah) diperbolehkan menambah (kuota), asal izin dulu," kata Dadang, saat ditemui pada pembukaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI), di stadion Sulaiman Abdullah, Selasa (10/6/2014).
Tanpa izin itu, tegas Dadang, maka sekolah tidak diperkenankan untuk menambah kuota siswa baru.
Apakah kepala sekolah akan dikenakan sanksi jika menambah tanpa izin? "Tidak ada sanksi karena tidak ada kepala sekolah yang seperti itu. Saya yakin kepala sekolah di Tanjungpinang takut melakukannya makanya tidak akan ada yang terkena sanksi," jawab Dadang yakin.
Mengenai kritera sekolah yang boleh menambah jumlah kuota siswa baru, Dadang mengatakan banyak yang dipertimbangkan, mulai dari kapasitas kelas, kesanggupan guru dan dukungan sarana dan prasarana sekolah.
"Izin yang kita keluarkan sangat selektif dan terus kita pantau. Jadi, tidak semua sekolah yang mendapatkan izin menambahkan siswa," terang Dadang. (*)
Editor: Roelan
