BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menugaskan staf ahli bidang pembangunan, Mekwanizar menyambangi kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Tanjungpinang untuk mempertanyakan tentang pemadaman listrik yang masih terjadi beberapa hari ini. Sebab, Lis mengaku hampir setiap hari mendapat keluhan dari warga terkait pemadaman ini.

Permasalahan mati lampu di Tanjungpinang memang seolah tidak ada hentinya. Di saat Ujian Nasioal (UN) berlangsung, PLN pun melakukan pemadaman. Terkait masalah ini, tentunya masyarakat hanya bisa mengadu kepada Pemerintah daerah, pasalnya saat terjadi mati lampu, nomor telepon PLN juga tidak bisa dihubungi.

"Banyaknya keluhan masyarakat ke walikota seperti saat ini, tentunya membuat wali kota juga tidak nyaman, walaupun sekarang pak Lis Darmansyah berada di luar kota, dia memerintahkan saya untuk menanyakan langsung permasalahan yang terjadi di sini," tutur Mekwanizar saat ditemui di kantor PLN, Jalan Bakar Batu, Kamis (17/4/2014).

Mekwanizar langsung bertemu dengan Majudin, Manager PLN Area Tanjungpinang dan sekitarnya. Dari pertemuan yang berlangsun sekitar satu jam tersebut, pihak PLN mengatakan seringnya mati lampu ini dikarenakan gangguan teknis yang tidak disengaja.

"Ini bukan rencana pemadaman, ini adalah gangguan teknis. Kalau rencana pemadaman sudah tidak ada lagi," sebut Majudin menerangkan.

Menurut Mekwanizar, kalaupun ini adalah gangguan teknis, seharusnya pihak PLN mengerti juga tentang keadaan saat ini. Pasalnya, masyarakat masih sibuk dengan UN dan rekapitulasi suara di setiap kecamatan. Jika sering terjadi mati lampu seperti ini, dipastikan kegiatan mereka akan terhambat dan menjadi tidak maksimal.

"Kita lihat sendiri, kemaren saat ujian mati lampu, belum lagi sidang pleno di setiap kecamatan terkait pemilu ini. Kita minta, masalah ini segera diselesaikan," kata pria yang akrab disapa Mek tersebut.

Menurut Majudin, kerusakan ini terjadi di PLTU galang Batang. Sekarang posisinya, mesin tersebut adalah mesin sewa. Dan jika mesin tersebut rusak, yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik bukan pihak penyewa.

"Kita hanya sewa listriknya saja, untuk alat dan tenaga kerja itu yang menjalankan pemilik. Jadi kalau rusak itu tanggungjawab mereka. Dan kita selalu menekan mereka agar segera mengatasi masalah ini," sebut Majudin.

Pihak PLN tidak mau memiliki mesin sendiri dengan alasan risikonya cukup besar. Jika mesin rusak, biaya perbaikannya bisa setengah dari harga mesin. Jika sekarang ini, mesin rusak yang bertanggung jawab adalah pemilik mesin dan mereka juga dikenakan denda jika mesin tersebut rusak.

"Jadi pihak PLN tidak mau memiliki, kami hanya sewa listrik saja. Kalau untuk memiliki mesin, resikonya besar," sebut Majudin lagi.

Majudin menekankan, untuk saat ini tidak ada perencanaan pemadaman. Jika terjadi pemadaman, itu di luar kendali PLN.

"Kita harapkan, kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini. Kita akan berupaya maksimal," ujar dia.

Editor: Dodo