BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI F-Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, Komisi I DPR mendukung semua usaha-usaha untuk memberangus atau menghancurkan pergerakan-pergerakan kelompok teroris di Papua.
Operasi intelijen, keberadaan Polri, dan TNI diminta untuk terus ditingkatkan seiring mendorong pendekatan humanis untuk rakyat di Bumi Cendrawasih.
"Jaringan Intelijen juga tetap harus di utamakan untuk terus dengan proaktif mencari dan memantau informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga segala macam hal ataupun niatan-niatan dapat digagalkan sebelum dijalankan. Kehadiran militer dan polisi tetap perlu ditingkatkan jangan hanya di BKO kan saja, tapi permanen," tutur Dave saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Di sisi lain, menurutnya, yang harus diutamakan adalah pendekatan-pendekatan humanisme.
"Mendorong pendekatan secara kebudayaaan, sosial, ekonomi dan terus mengingatkan dan menanamkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dan Indonesia adalah Papua dan keberagaman kita adalah pemersatu kita," ujarnya.
Sedangkan kehadiran Polri dan TNI yang permanen, dijelaskan Dave, diiringi dengan menambah instalasi militer.
"Ya, sekarang ini angkatan laut sudah menambah armadanya di Papua, kalau tidak salah di Sorong, lalu komando operasi angkatan udara juga sudah dibentuk di Biak. Ke depannya pun juga harus ditambah. Misalnya, Kostrad divisi harus ditambah dan jika ditempatkan di Papua lalu di bawah kendali Kodam, Kodim, Korem, penambahan jumlah prajurit juga harus ditambah. Babinsa-Babinsa nya itu jangan hanya satu untuk untuk beberapa distrik, kalau perlu setiap distrik ada beberapa Babinsa, sehingga pengawasan dan juga bisa saling mendukung akan kerjanya aparat pemerintah daerah. Akan tetapi, kehadiran TNI disana itu jangan sampai untuk mengecam ataupun mengancam, membuat rasa khawatir dan tegang," paparnya.
Kemudian, diungkapkannya, yang terjadi saat ini, situasi perlawanan dan pemberontakan masih juga terus berjalan.
Dave menduga pejabat-pejabat daerah di Papua masih turut bermain.
"Di sana, siapa, dan apa jabatannya, itulah yang harus dilakukan oleh aparat keamanan untuk membukanya. Sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di Komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah tingkat 1 tingkat 2, itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini. Dengan memberikan senjata, memberikan uang, bahkan mencari pelatih-pelatih buat para personilnya untuk penyerangan dan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial," ungkap politisi Partai Golkar ini.
Sementara pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI F-PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak akan menyelesaikan masalah.
Menurutnya, warga Papua bukan terorisme, tapi yang diperjuangkan oleh mereka adalah Kemerdekasn melalui referendum.
Dikatakannya, label teroris mestinya disematkan kepada Kelompok Poso, gerbong Ali Kalora Cs. Sementara salah satu program utama yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan yaitu munculnya stigma negatif yang selalu dilekatkan terhadap Orang Asli Papua (OAP).
"Jangan stigma dengan kelompok Poso Ali Kalora Cs yang kegiatan meneror. Beda dengan masyarakat di Papua ya. Saya kira agak keliru menurut saya. Jadi, gak mudah lah selesaikan Papua, kalau belum mampu selesaikan teroris di Poso," tandasnya.
Editor: Surya
