BATAMTODAY.COM, Anambas - Pertumbuhan ekonomi Anambas terdepresiasi dengan angka minus 7,83 pada tahun 2020. Ini membuat Anambas menjadi kabupaten/kota di Kepri dengan pertumbuhan ekonomi terendah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mengingatkan Pemerintah Kepulauan Anambas untuk mempertajam program yang memiliki korelasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Saya ingin mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Anambas diakhir 2020 masih terkontraksi sampai minus 7,83 persen. Ini bukan hal yang mengherankan kita, karena ketergantungan Anambas terhadap aktivitas ekonomi itu banyak berkaitan dengan dunia luar. Menurunnya ekspor hasil perikanan, pasti menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tutupnya kawasan pariwisata, yang hari ini katanya bisa memberikan kontribusi 10 persen dari PAD, itu pasti membuat terkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Maka ini harus kita jawab dengan mempertajam program," terang Ansar belum lama ini.
Ansar merincikan, bicara pertumbuhan ekonomi, biasanya berkaitan dengan dua sisi, demand dan supply. Demand, keterkaitannya dengan PDRB yang memiliki 6 faktor yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi Pemerintah Daerah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan net ekspor barang dan jasa.
"Konsumsi rumah tangga di Anambas ini cukup rendah yaitu 12,64 persen. Padahal di daerah lain, rata-rata konsumsi rumah tangga itu mencapai 30 - 40 persen. Bahkan secara Nasional diatas 40 persen. Konsumsi rumah tangga berkaitan dengan daya beli masyarakat, maka Pemkab Anambas mempertajam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan ke daerah, harus inline dengan program kita," ucapnya.
"Kalau Pak Bupati mengatakan dana hibah banyak sekali. Usahakan dana hibah itu punya korelasi peningkatan ekonomi masyarakat. Program padat karya tunai seperti yang dilakukan teman Satker Kementerian PUPR itu harus diperbayak di daerah provinsi dan kabupaten. Agar setiap hari masyarakat menerima hasil kerjanya, sehingga daya beli meningkat," sambungnya lagi.
Ansar menguraikan, program sosial seperti bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat, akan mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Maka Pemerintah Daerah harus melakukan kajian secara teliti, agar setiap APBD yang dikeluarkan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat.
"Forkominda juga harus mempunyai misi yang sama, karena membantu penyelesaian pemulihan ekonomi salah satunya konsumsi rumah tangga kita tingkatkan dan investasi harus berkembang," jelasnya.
Ansar juga mendukung rencana Pemkab Anambas dalam pembentukan Perda Kemudahan Investasi. Pasalnya, program tersebut akan mendorong percepatan investasi di Anambas.
"Saya senang kalau Pemkab Anambas mau membentuk Perda kemudahan investasi. Ini bagus sekali untuk mendorong percepatan investasi, akan tetapi upayakan ada muatan relaksasi untuk pelaku investasi. Kalau ada yang ingin masuk, berikan gratis IMB, asal disepakati sama DPRD, kalau perlu gratiskan pajak hotel restoran selama 2 tahun. Karena itu upaya untuk mempraktekan teori gula dan semut. Kalau kita sediakan gula yang manis, pasti semua berdatangan. Musti ada relaksasi. Relaksasi yang lebih penting adalah relaksasi perizinan birokrasi yang baik, maka tolong kontrol one stop service. Saya minta kalau ada instansi vertikal lain yang berurusan investasi, jangan susahkan investor, ini juga pesan Menko Marves," jelasnya.
Kemudian, lanjut Ansar, ekspor barang dan jasa 2019 di Anambas mencapai 57 persen. Menurutnya hal tersebut juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Anambas. Apalagi pada tahun 2020 lalu, banyak negara mengunci wilayahnya, sehingga kegiatan ekspor tidak berjalan.
"Mudah-mudahan dengan new normal ini, negara-negara sudah mulai bergerak dan perekonomian Anambas bisa terkoreksi. Pak bupati, saya berharap, kalau bisa plus 1 pertumbuhan ekonomi Anambas harus tercapai, ini harus kita kerjakan bersama. Itu dari sisi demand," terangnya.
Kalau dari sisi supply, Anambas baru melakukan beberapa aktivitas, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, namun ini mempunyai nilai yang baik pada angka 6,10 persen. Sedangkan pertambangan dan galian ini mencapai 80 persen, ini maknanya banyak kegiatan pembangunan kontruksi baik dari APBN maupun APBD, banyak kebutuhan material sehingga membantu pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang tinggi.
"Kalau kita dukung anggaran ke Anambas. Itu sektor lain, yang masih minim distribusi nya, harus kita dorong relaksasi. Supaya kegiatan persentasi naik, seperti pertanian kita dukung dengan stimulan pembagian bibit dan pupuk, kalau perikanan kita dorong dengan pembibitan ikan, maka program balai benih itu harus kita diskusikan sungguh-sungguh dan harus terarah," jelasnya.
"Tidak perlu kita membelanjakan hal yang tidak penting, namun kita utamakan kepentingan masyarakat. Pemulihan ekonomi itu bisa dengan cepat apabila semua elemen khususnya eksekutif dan legislatif bekerja satu misi. Supaya program yang kita laksanakan itu ada macro ekonomi dan macro sosial. Ini juga menjadi analisa kami, mana yang menurun kita pertajam dengan program," tegasnya.
Editor: Yudha
