Oleh Alfisyah Kumalasari

ERA new normal yang dibuka oleh pemerintah sejak setelah lebaran, membawa angin segar bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Mereka berharap dengan diperbolehkannya masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, toko milik UMKM akan didatangi lagi oleh para pembeli. Sudah seharusnya kebijakan new normal memulihkan kondisi UMKM agar makin maju dan bangkit dari keterpurukan.

Pengusaha UMKM adalah pihak yang sempat jatuh akibat kena hantaman corona. Toko milik mereka jadi sepi pembeli. Banyak orang yang lebih memprioritaskan untuk belanja sembako daripada kebutuhan lain. Akibatnya mereka jadi gigit jari karena pendapatan menurun drastis.

Ketika era new normal dibuka oleh pemerintah, maka pengusaha UMKM bernapas lega karena roda ekonomi berjalan lagi. Kemampuan finansial masyarakat naik kembali, sehingga pemilik UMKM pelan-pelan mendapatkan pembeli. Mereka berharap bahwa keadaan ini semakin membaik.

Namun pemulihan UMKM ini juga tergantung dari kesiapan mereka sendiri. Salah satu faktornya adalah modal. Ketika toko sepi, bisa jadi malah modal yang termakan habis.

Oleh karena itu, alangkah baiknya ada program untuk memberikan pinjaman uang dengan bunga ringan kepada pemilik UMKM. Sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya lagi.

Pemerintah sebenarnya sudah memikirkan kesejahteraan para pebisnis UMKM. Terbukti dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/ POJK 03 / 2020 tentang kelonggaran kredit di Bank.

Debitur (termasuk pebisnis UMKM) mendapatkan beberapa jenis kelonggaran, berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok pinjaman, penambahan fasilitas pembiayaan, dan konversi kredit.

Dengan adanya peraturan OJK ini, maka pemilik UMKM bisa bernapas lega, karena di era new normal bisa menjalankan usahanya tanpa memikirkan besarnya jumlah angsuran di Bank.

Nominal yang harus disetorkan jadi mengecil karena bunganya berkurang, dan masa kredit juga bisa diperpanjang lagi. Terlebih restrukturisasi kredit ini tidak hanya berlaku bagi para debitur di Bank, namun juga di perusahaan finance.

Selain meringankan kredit pinjaman dari pengusaha UMKM, pemerintah juga mendorong mereka untuk memasarkan produknya di dunia maya. Digital marketing dianggap lebih jitu karena jangkauan pasarnya lebih luas. Tak hanya di satu kota, tapi bisa ke seluruh dunia.

Faktanya, 87 % pengusaha UMKM masih belum merambah ke e-commerce dan mengandalkan penjualan langsung. Hal ini sangat mengejutkan karena di era teknologi informasi, pasar di dunia maya amat terbuka luas.

Orang cenderung untuk belanja secara online karena lebih praktis, hemat waktu, dan lebih banyak pilihan. Pembayarannya juga via transfer bank atau dompet digital, sehingga memperkecil penularan corona yang virusnya bisa menempel pada uang kertas.

Mentri koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan platform, lembaga pelatihan, sampai koperasi, karena ada 64 juta UMKM di Indonesia.

Sehingga pemerintah tidak bisa mengatasinya sendiri. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan semua UMKM bisa lebih maju dalam hal pemasaran. Karena faktanya, marketing adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan.

Produk-produk hasil olahan UMKM dikumpulkan dan didirikan platform online untuk menjualnya. Jadi aturan jaga jarak masih bisa dipatuhi sembari menunggu pembeli di dunia maya. Pemerintah melalui kementrian koperasi dan UKM mengadakan pelatihan-pelatihan marketing online agar para pengusaha UMKM makin melek teknologi.

Di era new normal, pengusaha UMKM didorong oleh pemerintah untuk go digital dan memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Kalau bisa ke seluruh dunia.

Jika barang-barang yang dijual lebih laris, maka mereka akan bangkit dari keterpurukan akibat badai corona yang lalu. Pemerintah juga memberikan restrukturisasi kredit, sehingga pengusaha UMKM mendapatkan keringanan bunga pinjaman.*

Penulis aktivis Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini Jakarta