BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau, Raden Hari Tjahyono berharap persoalan krisis atau kelangkaan air bisa diatasi Pemprov Kepri dengan berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemko yang wilayahnya mengalami kekurangan air.
Bila perlu Pemprov Kepri mulai berpikir untuk melakukan pengelolaan air laut menjadi air yang layak digunakan.
Dia juga mengatakan, Pemprov Kepri perlu melakukan pemetaan wilayah krisis air. Dan jika sifatnya darurat tidak ada air sama sekali, pemerintah wajib memprioritaskan untuk hadir dan membantu menyediakan air bersih.
"Di kabupaten/kota di Kepri, seperti Tanjungpinang, Batam, Karimun, Bintan, Anambas dan Natuna sudah banyak yang mengeluh dengan persoalan air ini. Di Batam ada kebijakan ATB yang berencana menggilir distribusi air, di Tanjungpinang ibukota provinsi juga mengalami hal yang serupa bahkan ormas atau lembaga sosial yang turun tangan membantu," kata Raden Hari Tjahyono, dalam siaran persnya.
Pak Raden, demikian sapaan akrabnya menambahkan Pemprov Kepri perlu segera mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk persoalan krisis air yang sebenarnya datangnya bisa diprediksi.
"Persoalan air ini kita rutin dialami setiap tahun, harusnya Pemprov Kepri punya langkah antisipatif jangan sampai masyarakat terus terbiarkan. Pemprov Kepri bisa melakukan koordinasi lebih jauh ke kepala daerah se-Kepri karena fenomena ini hampir terjadi di semua kabupaten dan kota yang ada," kata Raden Hari Tjahyono.
Jadi, tambahnya, perlu ada sinergi antara Pemda sehingga penanganannya bisa komprehensif. "Kepri sebagian besar wilayahnya adalah lautan barangkali pemerintah bisa berpikir bagaimana bisa menyuling air laut untuk disuling agar bisa digunakan oleh masyarakat, air persoalan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah," jelas Raden Hari Tjahyono.
Di samping itu, menurutnya kesadaran masyarakat juga perlu dibangun terkait penghematan penggunaan air. "Kita sebenarnya berharap tidak hanya pemerintah saja yang punya kebijakan, tetapi masyarakat dan pengembang yang membabat hutan untuk perumahan dan pembangunan sadar akan hal ini. Masyarakat perlu hemat air tetapi perusahaan pengembang juga sadar akan persoalan lingkungan ini dan pada intinya memang tanggung jawab persoalan air ini ada di Pemerintah Daerah, kita terus mendorong Kepala Daerah untuk memikirkan dan mengambil kebijakan cepat terkait persoalan ini," tutup Raden Hari Tjahyono.
Editor: Gokli
