BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPRD Batam, Nuryanto, meminta agar masyarakat bijak dalam memahami pembebasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau sekarang dikenal dengan UWT (uang wajib tahunan).

Hal ini disampaikan mengingat adanya janji kampanye Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada Pilkada 2015 lalu dan saat menggalang dukungan untuk Ex Officio Kepala BP Batam.

"Kita ini kan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, BP Batam, dan DPRD Batam hanya penyelenggara. Nah ini (penghapusan UWTO) bukan keputusan di Pak Rudi semata atau bisa hanya kebijakan dia pribadi," ujarnya saat ditemui di DPRD Batam, Jumat (24/01/2020).

Menurut Nuryanto, jika aturan membolehkan dihapuskannya UWTO, silakan dilakukan. Tetapi hal itu katanya, bukan karena ucapan Wali Kota Batam atau Kata Ketua DPRD Batam. Namun harus berdasarkan aturan yang sudah ada.

"Nah, ini kan beliau pernah menjajikan penghapusan UWTO. Terlepas ini bisa dilaksanakan atau tidak, bukan karena Pak Rudi. Tetapi di aturannya memang tak bisa diterapkan," terangnya.

"Yang harus kita persiapkan adalah, aturan dan regulasinya. Dan ini yang harus dikejar dan diperjuangkan terlebih dahulu. Agar ada regulasi yang mengatur bahwa lahan atau pemukiman masyarakat, baik yang ukurannya 1.000 meter atau 200 meter kalau itu memang boleh bebas UWTO, baru bisa dikerjakan," sambungnya lagi.

Ia menambahkan, harus ada perjuangan untuk merealisasikan pembebasan UWTO terlepas dari berapapun ukuran tanah pemukiman masyakarat.

Nuryanto pun menyarankan Kepala BP Batam untuk melibatkan stakeholder yang ada dalam memperjuangkan pemenuhan janji kampanyenya. Sehingga ada perubahan regulasi yang membolehkan dihapuskannya UWTO.

"Saya pikir regulasi penghapusan UWTO memungkin dilakukan, tetapi harus ada proses perjuangannya," paparnya.

Editor: Gokli