BATAMTODAY.COM, Lampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparatur desa dan kepala desa turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Aparatur desa juga tidak menggunakan perangkat maupun fasilitas negara untuk mendukung kandidat calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Penegasan Tjahjo Kumolo itu dikatakannya saat memberikan sambutan mengenai 'Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa' dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemetintah Desa Tahun 2019 di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Kamis, (21/3/2019).
"Aparatur pemerintahan desa dalam konteks pemilihan umum, jangan menggunakan aset-aset desa, aset kabupaten/kota untuk kepentingan lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hati-hati menggunakan tangan. Kita semua harus sukseskan Pemilu Serentak 2018," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, aparatur pemerintahan harus loyal terhadap siapapun pemimpinnya, sehingga harus mendukung setiap kebijakan yang diambil. Sehingga aparatur pemerintahan harus fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang amanah.
"ASN aparatur pemerintah harus taat dan loyal kepada siapapun bupatinya, dari partai manapun, dari dia dilantik jadi bupati mulai SKPD sampai camat, sampai kepala desa harus taat pada apa yang menjadi kebijakan bupati terpilih selama 5 tahun, termasuk gubernur dan presiden terpilih. Posisi aparatur pemerintah desa adalah untuk mengawal dan tidak ikut kampanye menggunakan atribut-atribut," pesan Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo meminta aparatur desa juga turut mendukung kesuksesan Pemilu dengan mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, kunci kesuksesan Pemilu berada pada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
"Kunci suksesnya demokrasi melalui Pemilu adalah partisipasi masyarakat, gunakan hak pilih, lawan racun demokrasi, bantu KPU dan bantu juga Bawaslu sampai jajaran di bawahnya untuk mensosialisasi Pemilu serentak 2019 yang merupakan pertama di dunia agar penyelenggaraannya lebih efektif, lebih efisien dan lebih cepat," pungkasnya.
Kenalkan DESIMA
Pada kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa melakukan terobosan pelaksanaan pelatihan dan pengenalan on-line Balai Desa untuk aparatur 74.754 desa se-Indonesia untuk Mewujudkan Desa Indonesia Maju (DESIMA).
Kepala Balai PemDes Lampung sekaligus penyelenggara acara, Efendi mengatakan, acara ini digelar untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mengelola keuangan desa secara hati-hati.
"Acara ini merupakan pengarahan atas pentingnya kehati-hatian dalam mengelola keuangan desa oleh pemerintah, diantaranya oleh Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendes, serta Kemenpan dan RB," kata Efendi.
DESIMA (Desa Indonesia Maju) adalah sejumlah kumpulan program yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta memajukan desanya.
DESIMA dibuat sebagai hasil kerja bersama dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebagaimana tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) No. 119/651/BPD, tertanggal 22 Januari 2019.
DESIMA selanjutnya akan ditampilkan dalam sebuah kartu yang pada tahapan dua tahun ini, diantaranya berisikan progam sebagai berikut:
Pertama, pelatihan Online. Pelatihan telah disiapkan bagi aparatur desa menggunakan teknologi internet dimana materi pelatihan yang telah tersedia, akan dapat diajarkan dan didiskusikan secara online dengan menggunakan handphone.
Kedua, klinik Konsultasi Online. Peserta dapat menanyakan dan mendapatkan pembimbingan secara online atas persoalan-persoalan yang dimiiki oleh aparat desa di lapangan yang sesuai dengan topik pelatihan.
Ketiga, studi Banding. Peserta dapat melakukan studi banding ke desa lain yang sudah maju di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Keempat, lanjut Kuliah Sarjana Strata 1. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menggunakan hasil pelatihan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang telah bermitra. Hasil pelatihan disetarakan dengan 6 SKS.
Kelima, sertifikasi Kompetensi. Peserta yang telah mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.
"Ke depannya, kartu ini memiliki keunggulan untuk mendapatkan pelatihan tanpa batas dan akan menjadi identitas kebanggaan aparatur desa yang memiliki fungsi dan tugas memajukan Indonesia melalui pengembangan desa dan masyarakat desanya," ujar Efendi.
Editor: Surya
