BATAMTODAY.COM, Lampung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemetintah Desa Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, Kamis (21/3/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) didaulat untuk menyampaikan sambutan pengarahan pada acara Rakor tersebut.
Menko Polhukam menyampaikan bahwa desa sebagai lingkup penerintahan yang sangat strategis dengan berbagai potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Wilayah desa lebih luas dibandingkan kota, 80 persen luas wilayah pedesaan, sedangkan luas wilayah perkotaan hanya 20 persen, walaupun penduduk lebih banyak di kota. Penduduk di Desa 43,3% dan kota 56,7% dari penduduk Indonesia, tetapi potensi dalam kontribusi peningkatan kesejahteraan berasal dari desa dengan segala potensinya yang dapat dioptimalkan secara baik," kata Wiranto.
Ia juga nengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar harus disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bahkan Indonesia diprediksi di Tahun 2045 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 4 besar dunia.
"Kita harus optimis menyikapi setiap semangat untuk berbuat nyata membangun masyarakat," ujarnya.
"Presiden Jokowi berani menuangkan Nawacita ke-3 dengan membangun Indonesia dari pinggiran, ya mulai dari desa. Walaupun penuh dengan risiko, membutuhkan dana besar, bahkan tidak populis banyak tantangannya," beber Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan arti penting dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan seluruh masyarakat untuk bisa terjadi, menikmati pembangunan secara merata bahkan sampai menyentuh daerah-daerah perbatasan.
"Jika kita melihat potret perbatasan sekarang, saya merasa terharu melihat kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) saat ini yang luar biasa perbedaannya sekarang sangat megah dan membanggakan. Saat ini dalam waktu 4 Tahun ini sudah terbangun 7 PLBN yang megah dengan ditopang dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan infrastruktur lainnya," ujar Menko Polhukam.
Komitmen Pemerintahan saat ini, bisa kita lihat dari keberanian membangun Indonesia dari pinggiran dengan berani meningkatkan dana desa dari tahun ke tahunnya. Mulai dari tahun 2015 sebesar 20 trilyun, Tahun 2016 sebesar 40 trilyun, Tahun 2017 sebesar 60 trilyun, Tahun 2017 sebesar 60 trilyun, dan Tahun 2018 sebesar 70 trilyun.
Selain itu, Wiranto mencatat bahwa Indonesia saat ini dinobatkan sebagai negara teraman ke 9 di dunia (menurut Global Laws and Order). Padahal secara faktual suku bangsa yang ada di Indonesia jumlahnya sebanyak 714 suku bangsa.
"Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini tidak mudah bisa dipersatukan dalam bingkai NKRI, ini sangat luar biasa karena persatuan hal utama tanpa persatuan kita tidak bisa hidup bersampingan dan membangun untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Wiranto.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtir mengatakan, Rakornas ini dihadiri oleh seluruh aparatur pemerintahan desa se-Sumatera.
"Kami telah mengundang seluruh Aparatur Pemerintah Desa Se- Sumatera yang rencanakanya akan berkumpul di Lampung esok hari," kata Bahtiar.
Acara tersebut, merupakan inisiatif penuh dari Kemendagri. "Acara tersebut merupakan inisatif penuh dari Kemendagri untuk optimalisasi dana desa, penguatan pemerintahan desa, dan meningkatan kepasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," jelas Bahtiar
Bahtiar menegaskan bahwa acara tersebut dilaksanakan karena melihat kondisi aparatur pemerintah desa yang masih banyak belum memahami dan mengerti pengelolaan keuangan desa.
"Pengawasan keuangan desa itu penting, sehingga Rakornas tersebut dilaksanakan agar aparatur pemerintah desa memiliki kapasitas yang baik dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," tukas Bahtiar
Editor: Surya
