Oleh: Ovi Sistiawati

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang besar yang sampai sekarang masih menjadi problematika yang belum bisa dituntaskan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka resmi menunjukkan hasil yang menurun sedikit demi sedikit, namun hal tersebut tetap masih menjadi masalah yang besar dan sangat di perhatikan oleh khalayak ramai.

Kemiskinan sendiri diketahui sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang berarti hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di negara lainnya.

Pada masa ini kemiskinan masih menjadi suatu "momok" atau hal yang menakutkan bagi masyarakat terutama pada masyarakat generasi millennial, meskipun banyak yang mengetahui bahwa generasi millennials cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka seperti dunia politik ataupun perkembangan ekonomi Indonesia. Kebanyakan dari generasi millenials hanya peduli untuk membanggakan pola hidup kebebasan. Memiliki visi yang tidak realistis dan terlalu idealistis, yang penting bisa gaya. Namun kemiskinan juga sangat ditakutkan oleh para generasi millennial.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomodan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu : Pertama. Pendidikan yang Terlampau Rendah Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

Kedua. Malas Bekerja Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Ketiga. Keterbatasan Sumber Alam Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

Keempat. Terbatasnya Lapangan Kerja Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

Kelima. Keterbatasan Modal Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keenam. Beban Keluarga Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Meskipun menurut Undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang berarti semua penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori fakir miskin serta anak terlantar wajib dibantu pemerintah.

Pemerintah wajib memikirkan penduduknya yang fakir miskin dan anak terlantar untuk bisa bekerja atau berwiraswasta supaya mendapat penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari hari, dengan harapan bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan pemerintah, namun pada kenyataannya mereka cenderung menjadi ketergantungan dan terbiasa terhadap donasi atau bantuan bantuan yang diberikan kepada mereka, sehingga menjadikan mereka sulit untuk mandiri secara finansial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 5 tahun terakhir di Indonesia, pada Maret 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 29,25 juta atau 11,96%. Kemudian periode Maret 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,17 juta atau 11,36%. Selanjutnya pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin tercatat 28,28 juta atau 11,25%.

Lalu pada Maret 2015 jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22%. Memasuki Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Yang berarti tingkat kemiskinan di Indonesia sudah berangsur menurun.

Akan tetapi meskipun angka kemiskinan di Indonesia menurun menurut BPS, tetapi angka kemiskinan di Kepri (Kepulauan Riau) malah meningkat atau semakin banyak, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menunjukkan, angka penduduk miskin di Triwulan III (September) tahun 2017 naik dibandingkan Triwulan I (Maret).

Jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kepri mencapai 128.430 ribu September 2017 lalu atau (6,13 persen) dari total penduduk Kepri. Jumlah angka kemiskinan di Kepri sampai September 2017 naik 3.060 orang dibandingkan Maret 2017 sebanyak 127.370 orang (6,06 persen). Yang kena imbas pertumbuhan penduduk ini adalah masyarakat yang tinggal di kota karena banyaknya industri yang tutup membuat angka pengangguran meningkat.

Masih dari data BPS Provinsi Kepri, periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan di Kepri naik sebanyak 5.280 orang. Sebelumnya, penduduk miskin di kota 91.490 orang menjadi 96.770 orang. Sedangkan penduduk miskin yang tinggal di pedesaan turun sebanyak 2.220 orang dari sebelumnya 33.880 orang pada bulan Maret 2017 menjadi 31.660 orang pada September 2017.

Namun kemiskinan itu dapat diminimalisir dengan penanganan yang tepat, seperti dengan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara.

Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu, Pertama, penyediaan kebutuhan pokok, Kedua, pengembangan sistem jaminan sosial, dan Ketiga, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. (*)

Penulis adalah Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Stisipol Tanjungpinang