BATAMTODAY.COM, Bintan - Hasil sidak komisi II DPRD Bintan terhadap aktivitas tambang biji bauksit, menemukan lahan atau aset milik Pemda Bintan pun dijadikan ladang tambang. Parahnya lagi, lahan yang sebelumnya sudah di police line itu dibongkar paksa pihak penambang.

Ali Umar Rangkuti, Anggota komisi II DPRD mengungkapkan, hasil sidak sejumlah anggota komisi II DPRD Bintan, menemukan garis pembatas atau police line yang dibuat oleh Satpol PP Bintan diduga sengaja diputus oleh pihak penambang.

"Berhubung itu tanah dan aset Pemda Bintan, pertanyaannya siapa yang memberikan izin penambangannya. Apalagi police line sudah tiga kali dipasang," ungkap Ali kepada BATAMTODAY.COM.

Lokasi di Tanah Pemda yang ditanbang, berada Tembeling atau tepatnya disamping SPAM Tembeling. Lantas hasil dari penambangan yang diduga illegal tersebut disetor ke mana.

Karena dengan adanya aktivitas tambang tersebut maka debit air yang menyuplai ke SPAM Tembeling drastis turun karena penyusutan debit air.

"Dikhawatirkan pada saat musim kemarau kolam SPAM tersebut akan kering dan mengakibatkan SPAM tidak berfungsi. Serta akan berakibat langsung ke masyarakat penerima supplay air dari SPAM," tambahnya.

Lebih jauh kata Ali Umar, camat setempat infonya memberikan izin tuk penimbunan lahan. Namun alih-alih menimbun, justru mereka melakukan pengerukan isi tanahnya. Bahkan informasi yang diterima DPRD Bintan hasil pengerukan sudah beberapa kali pengiriman alias loading.

"Kita sudah perintahkan untuk dihentikan dan segera kita jadwalkan untuk dengar pendapat dengan instansi terkait dalam waktu dekat," tegasnya.

Editor: Yudha