BATAMTODAY.COM, Jakarta - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno angkat suara soal keragu-raguan pemerintah membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Disebut ragu-ragu, karena pemerintah meminta pembubaran BP Batam, namun beberapa saat kemudian menganulir kebijakannya sendiri.
Menurut Sandi, cawapres yang akan mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melakukan pembiaran terhadap praktik dualisme dalam pengelolaan izin investasi di Batam.
Diketahui, BP Batam mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin lalu lintas keluar masuk barang, alokasi lahan dan penguasaannya. Namun, selain itu, Batam juga memiliki pemerintah kota yang bekerja di bawah payung hukum pemerintah daerah.
"Ada dualisme. Ini mengakibatkan tumpang tindih wewenang. Kami melihat bahwa di sini seharusnya pemerintah bisa bijak," ujarnya di Kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).
Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa merumuskan tata kelola yang lebih tepat dan terpadu untuk Batam. Apalagi, Batam merupakan titik strategis di Indonesia karena menjadi gerbang masuk dan keluar ekspor-impor.
"Batam seharusnya lebih baik. Ini kan dekat Singapura, seharusnya maju seperti Singapura. Kenapa sekarang malah jadi terpuruk?" tukas Sandi.
Dengan rencana perubahan tata kelola BP Batam oleh pemerintah ke depan, Sandi menilai pemerintah mungkin akhirnya menyadari bahwa dualisme ini perlu dibenahi. Namun, dalam pembenahannya pemerintah justru harus lebih berhati-hati. Sebab, ketika BP Batam benar dibubarkan, maka harus ada peraturan perundang-undangan yang diubah.
"Nah, ini berapa lama prosesnya, karena bisa menimbulkan ketidakpastian. Memang perlu dikaji bagaimana akhirnya dualisme ini dengan langkah yang efisien, tapi jangan sampai menimbulkan permasalahan baru," katanya.
Di sisi lain, jika nanti ia bersama Prabowo Subianto berhasil memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, ia memastikan bahwa pemerintah ke depan akan lebih tegas dan tidak melakukan pembiaran seperti saat ini.
"Pemerintahan yang kuat dengan pola pemerintahan yang tegas di bawah Prabowo-Sandi, akan kami pastikan bahwa tidak ada dualisme tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar BP Batam dibubarkan. Permintaan disampaikan usai mendengar keluhan dari pengusaha dan pemerintah setempat terkait permasalahan di Batam.
"(BP Batam) sehingga mestinya tak ada lagi," tutur Darmin, kemarin.
Namun, kabar itu kemudian diklarifikasi oleh Kemenko Perekonomian. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati mengatakan pemerintah hanya merombak susunan kepengurusan lembaga tersebut.
Melalui perombakan, posisi Kepala BP Batam yang sebelumnya dipegang oleh Lukita Dinarsyah Tuwo akan digantikan oleh Walikota Batam. Perombakan itu ditargetkan dapat diselesaikan sebelum penutupan tahun ini. Namun, seluruh proses perizinan berusaha di Batam tetap bisa dilakukan seperti biasa.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani
