BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setiap 9 Desember, diperingati sebagai Hari Antikorupsi Internasional. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak pejabat terpilih dari kepala daerah hingga Ketua DPR terlibat kasus korupsi.
"Tema tahun ini korupsi di sektor politik karena banyak sekali pejabat terpilih yang berurusan dengan KPK, mulai bupati, DPRD, sampai DPR, banyak sekali, makanya temanya sektor politik," kata Syarif kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018).
Menurut Syarif, jumlah pejabat politik atau politikus yang ditangkap kasus korupsi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan eks Ketua DPR Setya Novanto, selama 2015-2019. Namun Syarif tidak menjelaskan detail jumlah kerugian negara yang melibatkan pejabat politik.
Mulai Desember 2015 lupa persis angkanya, tapi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR, lumayan banyak, apalagi anggota DPRD Malang. Kerugian negara juga banyak sekali," kata dia.
Untuk mencegah kasus korupsi, Syarif berharap masyarakat berperan membantu KPK. Selain itu, apabila masyarakat berurusan dengan penegak hukum, jangan menawarkan atau memberikan suap.
"Agen antikorupsi bisa wartawan, masyarakat, siswa, serta lainnya. Kalau berurusan dengan aparat penegak hukum, jangan kita menawarkan sesuatu sogok atau berurusan regulator, jangan kita memulai menawarkan. Bahkan masyarakat tanya servis ada ongkos resmi berapa dan minta kuitansi. Kalau tidak ada, jangan dikasih," ucap Syarif.
"Aparat juga masak begini terus, kita bukan negara miskin. Kita negara sangat kaya karena miss-management dari puluhan tahun sekarang sampai begini terus," imbuh dia.
KPK memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang dibuka oleh Presiden Jokowi pada Selasa (4/12/2018). Bahkan KPK juga memberikan penghargaan pemerintah daerah yang bersih korupsi.
Perhatian khusus
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut KPK memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun karena rawan di korupsi sektor politik. Sebab, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla saat ini sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.
"Ada beberapa hal, pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur," katanya.
Laode menyebut anggaran tersebut rawan disalahgunakan oleh siapa pun. Apalagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan tidak adanya pemeriksaan setiap hari.
"Saya bilang bahwa (uang anggaran infrastruktur) itu Rp 4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke, di mana banyak uang di situ. Kemungkinan penyalahgunaannya ada. Apalagi infrastruktur yang jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu juga mempunyai kerawanan tersendiri karena tidak ada pemeriksaan setiap hari," jelas dia.
Selain itu, ia mengatakan, penyusunan anggaran harus baik dan tepat. Namun kerap kali penyusunan anggaran sudah disalahgunakan, misalnya adanya uang pokir (pokok pikiran) dan uang ketok palu (pengesahan).
"Betul, salah satu sumber korupsi di Indonesia itu ketika penyusunan anggaran itu misal kita mendengar uang pokir (pokok pikiran). Ya kalau sekarang itu kalau kita jadi anggota DPR kan, kalau mendiskusikan sesuatu, mereka harus berpikir, kan. Tapi sekarang itu harus dibayar khusus. Memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi. Jadi ada dua uang pokok pikiran dan uang ketok palu. Banyak istilahnya," jelas Syarif.
Editor: Surya
