BATAMTODAY.COM, Karimun - Pasca terjadinya ledakan balon udara di PT MOS yang melukai puluhan karyawan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun akhirnya melakukan penyelidikan.

Hasilnya, ditemukan fakta yang sangat mengejutkan, di mana dari 1.600 karyawan hanya 800 orang yang didaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 800 orang karyawan lainnya tak terdaftar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun, Hazmi Ylinasyah, setelah memanggil Kepala BPJS dan pihak PT MOS. "Dari jumlah keseluruhan hanya sebagian yang didaftarkan sebagai peserta BPJS," kata Hazmi, Jumat (30/11/2018).

Dengan adanya temuan ini, sambung Hazmi, Disnaker Karimun langsung melayangkan surat teguran kepada PT MOS. "Kita mengirimkan surat teguran semalam berkaitan dengan kejadian. Ini teguran pertama. Alasannya karena kita menganggap sudah sering," katanya.

Selain itu, Hazmi juga menemukan kejanggalan lain di perusahaan tersebut, mengenai kelengkapan keamanan ataupun Alat Pelindung Diri (APD) serta upah para pekerja. Hazmi menyampaikan bagian K3 dari perusahaan tersebut tidak berjalan.

"Karena dalam Permenaker disebutkan APD ditanggung perusahaan. Kita minta bidang K3 mereka diefektifkan. Untuk upah kita meminta mereka memberikan UMK sesuai dengan keputusan Gubernur. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap PT MOS," tegasnya.

Jika tindak mengindahkan teguran dari Disnaker, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi hingga tidak mendapatkan rekom dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan proyek.

"Kita akan pantau dan monitor dalam seminggu atau dua minggu ini, dan kita tetap berkoordinasi dengan pihak BPJS apakah pihak PT MOS sudah mengikutsertakan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita minta peran-peran penagawas juga turut membantu," katanya.

Editor: Gokli