BATAMTODAY.COM, Anambas - Pembahasan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah, serta Partai Politik (Parpol) yang dimulai sejak pukul 13:30 WIB, Sabtu (22/9/2018) alot.

Pasalnya, Parpol merasa SK Bupati Kabupaten Nomor 539 tahun 2018 lokasi belum merincikan jalan yang boleh dipasang APK.

"Kalau sesuai Peraturan KPU terkait lokasi pemasangan APK, kami sudah memahami baik itu yang dibolehkan maupun yang dilarang. Yang kami bingungkan, penetapan lokasi jalan yang dibunyikan pada SK Bupati terkait lokasi pemasangan APK," kata Muhammad Dai, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Anambas, Sabtu (22/9/2018).

Komisioner KPU Anambas, Novelino membenarkan, pada SK tersebut belum dirincikan terkait suatu wilayah yang bisa dipasang APK. Sesuai PKPU tentang kampanye, APK jangan sampai mengganggu keindahan kota dan tidak mengganggu pengguna jalan serta tidak mempersempit ruas jalan.

"Sementara jalan kita di sini sangat sempit, apalagi di SK Bupati tidak dijelaskan jalan mana yang termasuk jalan lingkungan, jalan gang, dan jalan protokol. Apakah kita tunggu lagi pemerintah untuk meninjau jenis-jenis jalan ini. Kalau kita tunggu, rapat ini tidak akan selesai," jelasnya.

Sementara perwakilan Partai Demokrat, M Sani menegaskan pihaknya menunggu Pemerintah Daerah dan KPU menyepakati terkait lokasi pemasangan baliho khususnya di Kecamatan Siantan.

"Kami tunggu Pemda dan KPU sepakat. Kalau sudah selesai baru undang kami untuk rapat. Ini sudah terlalu lama, dan tak menemui solusi," jelasnya.

Pantauan di lapangan, rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, Pemda, Parpol yang turut juga dihadiri kepolisian masih berjalan. Sampai saat ini belum menemui titik terang terkait lokasi pemasangan APK.

Editor: Yudha