Oleh Dodik Prasetyo

SEJUMLAH ojek online berencana melakukan demonstrasi pada 18 Agustus mendatang tepat saat pembukaan Asian Games 2018 berlangsung. Ada dua tuntutan utama yang melatarbelakangi demonstrasi tersebut. Pertama mereka ingin tarif normal ojek online kembali seperti saat awal kemunculannya, yakni Rp 3,000 per kilometer karena kini menjadi Rp 1,200 per kilometer.

Tuntutan kedua mereka ingin ojek online memiliki payung hukum sendiri. Ojek online berharap nasib mereka seperti taksi online yang diberi perlindungan hukum. Tapi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Juli lalu. Taksi online masuk peraturan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ). Sementara ojek online sampai saat ini tidak memiliki payung hukum.

Tentu ada beberapa alasan mengapa MK menolak untuk melegalkan ojek online secara hukum. Pertama dalam undang-undang LLAJ menyatakan kendaraan bermotor berpenumpang harus memiliki jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang. Sementara ojek online yang menggunakan sepeda motor tentu sulit mewujudkan hal tersebut.

Kedua rekayasa sosial berkendaraan, dimana dalam pasal 47 ayat 3 UU LLAJ menyatakan warga negara harus menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Sementara ojek online membuat masyarakat tidak mengindahkan keselamatan dan keamanan mereka.

Alasan yang ketiga, karena sepada motor memang bukan diperuntukan sebagai kendaraan umum. Yang keempat karena sebelum adanya ojek online, ojek konvensional pun sudah ada dan tidak memiliki payung hukum. Maka artinya ojek online bisa diperlakukan sama seperti ojek konvensional dimana yang selama berpuluh-puluh tahun beroperasi ditengah masyarakat tanpa memiliki payung hukum.

Alasan-alasan inilah mengapa MK menolak permohonan melegalkan ojek online. Ketika alasannya sudah jelas maka perlu dipertanyakan mengapa para oknum ojek online tersebut tetap bersikeras untuk menggelar demonstrasi pada saat perhelatan sepenting dan sebesar Asian Games.

Pasalnya Asian Games 2018 ini menjadi kali kedua bagi Indonesia menjadi tuan rumah setelah Asian Games 1962. Artinya butuh lima puluh tahun bagi Indonesia bisa kembali dipercaya untuk menggelar ajang olahraga multievent terbesar nomor dua di dunia ini. Karena itu kepercayaan ini menjadi sebuah kehormatan yang sangat besar tidak hanya bagi pemerintah tapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Seluruh Indonesia juga sudah menyatakan akan turut menyukseskan perhelatan akbar ini. Diberbagai gedung per kantoran tidak hanya pemerintah tapi juga swatas, tidak hanya di Jakarta tapi juga diberbagai kota lain sampai pelosok Indonesia sudah terpampang spanduk yang menyatakan akan mendukung penyelenggaraan Asian Games. Artinya semua pihak telah menyatakan mendukung Asian Games.

Pemerintah-pemerintah daerah tidak hanya dari tingkat Provinsi tapi juga sampai kecamatan dan kelurahan juga sudah siap menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada para atlet, ofisal, media dan penonton yang datang untuk Asian Games dari seluruh dunia.

Maka yang menjadi pertanyaannya siapa yang ingin merusak pembukaan Asian Games 2018 ini? Siapa yang akan mendapat keuntungan bila pembukaan Asian Games tidak berjalan lancar?

Tentu tidak semua pengemudi ojek online yang akan mendapatkan keuntungan. Karena selain beberapa oknum pengemudi ojek online yang mengancam akan melakukan demonstrasi banyak komunitas dan perkumpulan ojek online yang menyatakan mendukung pagelaran Asian Games Jakarta-Palembang.

Terlebih lagi para pengumudi ojek online akan menjadi salah satu pihak yang mendapat keuntungan selama Asian Games 2018. Tentu tidak semua ofisial, media dan penonton menggunakan transportasi sewaan. Banyak diantara mereka terutama penonton dan media dari luarnegeri akan menggunakan jasa ojek online. Apalagi transportasi online ada di seluruh dunia sehingga para penonton dan media dari luarnegeri sudah merasa akrab dengan jenis transportasi ini.

Aplikasi ojek online pun dapat memakai bahasa Inggris jadi para penonton dan media dari luarnegeri lebih mudah saat menggunakannya. Mereka tinggal menekan tombol dan para pengemudi ojek online sudah bisa mengantar para penonton dan media dari luarnegeri ke tempat tujuan mereka.

Karena itu para penonton dan media dari luarnegeri tentu akan lebih memiliki menggunakan transportasi online dibandingkan kendaraan umum atau sewaan. Mereka tentu akan kesulitan jika menggunakan kendaraan umum terlebih kendaraan umum di Indonesia tidak senyaman dengan yang ada di luar negeri.

Sementara jika menggunakan kendaraan sewa mereka harus juga menyewa supir atau melakukan navigasi sendiri. Tentu hal ini jauh merepotkan dibandingkan jika mereka menggunakan transportasi online seperti ojek online. Selain lebih murah ojek online juga lebih cepat dibandingkan taksi online yang masih dapat terjebak kemacetan Jakarta.

Media luarnegeri yang biasanya membutuhkan kendaraan yang cepat untuk sampai tujuan tentu akan lebih memilih menggunakan ojek online dibandingkan taksi online. Dengan alasan itu ojek online menjadi salah satu pihak yang akan mendapat keuntungan paling besar selama penyelenggaran Asian Games Jakarta-Palembang.

Pemerintah pun sudah melakukan mediasi dengan sejumlah ojek online yang mengancam akan melakukan demonstrasi. Tapi para oknum ojek online tersebut menolak tawaran pemerintah dalam proses mediasi tersebut.

Untuk meredam demonstrasi sejumlah pengemudi ojek tersebut Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya sudah melakukan mediasi. Namun, mediasi yang dilakukan pada awal bulan Juli lalu tidak ada titik temu. Mediasi tersebut melibatkan Gojek dan Grab selaku operator ojek online di Indonesia.

Oknum ojek online yang melakukan mediasi tidak mau berkompromi hanya karena Grab tidak ingin menaikan tarif normal mereka. Sebagai salah satu sponsor Asian Games 2018 para oknum ojek online tersebut ingin melakukan demonstrasi pada saat pembukaan Asian Games hanya agar Grab mau menaikkan tarif normal mereka menjadi Rp 3,000. Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat demonstrasi dapat mengakibatkan kemacetan bahkan memicu kerusuhan.

Sementara ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia sudah siap menyambut pembukaan Asian Games 2018 dengan antusias seperti yang terlihat di semua kota yang dilintasi oleh Pawai Obor Asian Games. Maka Asian Games yang sudah dipersiapkan selama empat tahun lamanya dan menelan biaya triliyuan rupiah bisa rusak karena sebagian pengemudi ojek online.

Oleh sebab itu demonstrasi yang direncanakan 18 Agustus nanti sama sekali tidak akan dapat mewujudkan tuntutan mereka. Tapi justru merusak jerih payah seluruh rakyat Indonesia. *

Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)